KabarDermayu.com – Direktur Utama PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash), Nucky Poedjiardjo, menegaskan bahwa perluasan akses keuangan yang inklusif menjadi salah satu prioritas utama perusahaan.
Menurutnya, kehadiran layanan keuangan digital, termasuk pinjaman daring (pindar), dapat berperan sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan akses kredit. Hal ini juga sejalan dengan upaya percepatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Di tengah masih besarnya kebutuhan akses kredit, perluasan akses pendanaan harus berjalan beriringan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Nucky dalam keterangan resminya pada Jumat, 19 Juni 2026.
Oleh karena itu, Nucky menekankan komitmen Easycash untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan fondasi penting dalam menyediakan akses pendanaan yang luas bagi masyarakat.
Fokus perusahaan dalam memperluas akses pendanaan juga tercermin dari pertumbuhan penyaluran dana dari tahun ke tahun. Sejak didirikan pada tahun 2017, Easycash, sebagai platform pindar yang berizin dan diawasi oleh OJK, telah berhasil menyalurkan pendanaan kepada lebih dari 10 juta penerima dana.
“Dengan total nilai akumulasi pinjaman yang mencapai Rp 96,67 triliun,” ungkap Nucky.
Saat ini, akses terhadap layanan keuangan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Di tengah peningkatan kebutuhan pendanaan, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem keuangan formal, sehingga mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses kredit.
“Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas inklusi keuangan guna mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Merujuk pada laporan White Paper Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Mandala Consulting berjudul “Mendorong Perluasan Akses Kredit melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Pindar”, akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat Indonesia.
Data dari World Bank menunjukkan bahwa sekitar 48 persen penduduk dewasa Indonesia masih masuk dalam kategori underbanked. Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi keuangan perbankan baru mencapai sekitar 70 persen pada tahun 2025.
“Artinya, masih terdapat sekitar 30 persen masyarakat dewasa Indonesia yang belum terlayani secara optimal oleh layanan keuangan formal atau financially excluded,” pungkasnya.
