KabarDermayu.com – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menandai perubahan signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah dicopotnya Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, langsung merombak total program prioritas nasional ini.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 Juni 2026, Nanik memaparkan sejumlah kebijakan baru yang akan mengarahkan pengelolaan MBG ke depan. Perubahan ini mencakup penghentian sementara pembangunan dapur baru, pembukaan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pengalihan fokus program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah-langkah ini menegaskan bahwa BGN memasuki era baru dengan penekanan kuat pada peningkatan kualitas program dan tata kelola yang lebih ketat.
Dapur MBG Tak Lagi Dikejar, BGN Hentikan Sementara Pembangunan SPPG Baru
Salah satu perubahan paling mencolok adalah keputusan BGN untuk menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Nanik menjelaskan bahwa saat ini terdapat banyak pengajuan pembangunan dapur MBG yang masih menumpuk. Namun, BGN memutuskan untuk melakukan penataan ulang terhadap lebih dari 27.000 dapur yang sudah beroperasi sebelum membuka titik baru.
Menurutnya, distribusi dapur MBG yang ada saat ini belum merata karena masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.
“Jadi kami beresin dulu. Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya enam saja. Jadi moratorium,” ujar Nanik.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengendalikan jumlah dapur agar tidak terjadi penumpukan layanan di satu wilayah sementara daerah lain justru belum tersentuh program.
Fokus Dialihkan ke Daerah 3T
Perubahan besar berikutnya adalah pergeseran prioritas program ke daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Nanik mengakui bahwa selama ini banyak SPPG tumbuh di wilayah yang relatif mudah dijangkau, sementara daerah-daerah terpencil masih minim mendapatkan layanan MBG.
Oleh karena itu, pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta program lebih menyentuh wilayah 3T menjadi salah satu fokus utama kepemimpinan baru BGN.
“Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” katanya.
BGN juga akan mengevaluasi kembali distribusi penerima manfaat agar anggaran dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
Kantin Sekolah dan Dapur Umum Akan Dimanfaatkan
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang identik dengan pembangunan dapur baru, BGN kini membuka opsi untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
Kantin sekolah, dapur umum, maupun dapur komunitas setempat akan dioptimalkan untuk mendukung penyaluran makanan bergizi, terutama di daerah 3T.
Menurut Nanik, jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah terpencil tidak terlalu besar sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
Ia mencontohkan ada daerah yang hanya memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat.
“Jadi tidak harus membangun dapur baru. Bisa menggunakan dapur yang sudah ada, termasuk kantin sekolah,” ujarnya.
Dana Non-APBN Mulai Dibuka
Kebijakan lain yang cukup menarik adalah dibukanya peluang pendanaan Program MBG dari luar APBN.
Jika sebelumnya program dirancang sepenuhnya menggunakan anggaran negara, kini BGN mulai menjajaki sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban fiskal pemerintah.
Beberapa sumber yang disebutkan antara lain:
- Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN
- CSR perusahaan swasta
- Hibah dari negara lain
- Dukungan yayasan dan lembaga sosial
Menurut Nanik, sejumlah yayasan bahkan telah menerima hibah untuk membantu pembangunan fasilitas pendukung program MBG.
“Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN,” katanya.
BGN Tak Lagi Kejar Kuantitas
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Nanik bersama jajaran pimpinan baru BGN menyampaikan bahwa fokus tahun 2026 bukan lagi mengejar jumlah dapur atau ekspansi besar-besaran.
Sebaliknya, perhatian akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan program.
“Nah tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” ujar Nanik.
Langkah tersebut termasuk mengevaluasi penerima manfaat di sejumlah wilayah yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama dan mengalihkan fokus ke kelompok yang lebih membutuhkan.
Selain wilayah 3T, perhatian juga akan diperkuat kepada kelompok yang disebut 3B, yaitu:
- Bumil (Ibu Hamil)
- Busui (Ibu Menyusui)
- Balita
Kelompok tersebut dinilai menjadi sasaran penting dalam upaya peningkatan kualitas gizi nasional.
Sistem Pengawasan Akan Dirombak
Tak hanya program lapangan, BGN juga mulai membenahi aspek pengawasan internal.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sistem yang ada saat ini masih memerlukan banyak perbaikan, terutama terkait integrasi data dan proses validasi.
Sebagai auditor yang telah berpengalaman selama puluhan tahun, Agustina menilai penguatan sistem menjadi langkah penting agar tata kelola program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Selain memperbaiki sistem internal, BGN juga akan memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pengelolaan data penerima manfaat.
Di sisi lain, Nanik menegaskan BGN akan lebih terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Bahkan, lembaga tersebut berencana menggelar konferensi pers secara rutin setiap pekan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
