KabarDermayu.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebocoran kekayaan negara yang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat ke luar negeri selama bertahun-tahun menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama 22 tahun, Indonesia mencatat keuntungan sebesar US$436 miliar. Namun, dana yang bocor keluar dari Indonesia mencapai US$343 miliar.
“Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah US$436 miliar dikurangi US$343 miliar,” ungkap Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan para pendidik dan abdi negara. “Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya,” tegasnya.
Prabowo merinci bahwa aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth telah terjadi sejak era Orde Baru. Salah satu modus yang disorotinya adalah praktik underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya, yang dianggap sebagai bentuk penipuan.
Praktik ini dilakukan dengan cara perusahaan di dalam negeri menjual komoditas ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasar yang sesungguhnya.
“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB,” jelas Prabowo.
Ia menambahkan bahwa praktik tersebut tidak hanya terjadi pada komoditas tertentu, melainkan meluas pada berbagai sektor, termasuk batu bara dan minyak kelapa sawit. Selain under invoicing, Prabowo juga menyebutkan adanya praktik undercounting, transfer pricing, serta penyelundupan melalui pelabuhan.
Perbedaan antara nilai transaksi yang dilaporkan dan kondisi sebenarnya, menurut perhitungan Prabowo, bisa mencapai 50 persen. “Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya,” ungkapnya.
Menyikapi temuan tersebut, Prabowo menekankan perlunya perbaikan pada lembaga-lembaga pemerintah, khususnya di sektor bea dan cukai. Ia mengenang masa lalu saat praktik di bea cukai begitu parah hingga sempat ditutup dan dialihdayakan kepada pihak swasta, yang terbukti meningkatkan pendapatan negara.
“Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya,” pungkas Prabowo.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Penindakan Tegas untuk Penyelewengan Program MBG
“Saya bukan mau menjatuhkan moril siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita,” ujarnya, mengutip pernyataan dari Ant.
