KabarDermayu.com – Survei terbaru yang dirilis oleh Adidaya Institute menunjukkan tingkat kepuasan publik yang signifikan terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Berdasarkan survei yang dilaksanakan pada Mei 2026, mayoritas responden, yaitu 68,2 persen, menyatakan kepuasan atas kinerja kedua pemimpin negara tersebut.
Sebaliknya, hanya 27,1 persen responden yang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Angka ini dianggap cukup baik mengingat tantangan global yang dihadapi.
Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, dalam keterangannya pada Rabu, 10 Juni 2026, menyampaikan bahwa rata-rata kepuasan publik masih tergolong baik. “Sekitar 68,2 persen puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” ujarnya.
Survei Adidaya Institute juga menyoroti kinerja para menteri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinobatkan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sebanyak 36,8 persen responden memilih Purbaya sebagai menteri yang paling baik dalam melayani masyarakat.
Fadhli menambahkan bahwa Purbaya memang tampak disukai masyarakat. “Purbaya menjadi Menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat,” jelasnya.
Tingkat kepuasan publik ini diduga turut dipengaruhi oleh optimisme terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu komitmen utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil survei mencatat bahwa 68,8 persen responden percaya rezim ini bekerja secara optimal dalam memberantas korupsi.
Lebih lanjut, sekitar 62,5 persen responden juga meyakini bahwa penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo berjalan dengan adil. Hal ini didukung oleh langkah tegas yang diambil dalam kasus korupsi.
“Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan kasus terakhir, dimana Kepala dan dua (2) Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dicopot dan dicokok Kejaksaan Agung. Ini jadi pertanda bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi,” tegas Fadhli.
Melihat hasil survei ini, publik tampaknya tidak terlalu menuntut adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat. Hanya 48,1 persen responden yang setuju jika reshuffle dilakukan saat ini, sementara 32,1 persen justru menolaknya.
Fadhli menginterpretasikan hal ini sebagai sinyal agar kabinet bekerja lebih optimal. “Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada Menteri-Menteri pilihan Presiden Prabowo untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal,” katanya.
Hasil survei Adidaya Institute juga mengungkap besarnya dukungan publik terhadap program-program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) mendapatkan dukungan mayoritas responden.
Secara rata-rata, lebih dari 70 persen responden memberikan dukungan terhadap ketiga program unggulan tersebut. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi di media sosial dan realitas di lapangan.
“Tidak seperti di sosial media yang riuh dengan pesimisme, di dunia nyata, mayoritas publik justru mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran. Statistik surveinya bahkan sangat menarik dan membanggakan,” ungkap Fadhli.
Secara spesifik, program MBG didukung oleh 71,5 persen responden. Program KDKMP mendapat dukungan dari 75,6 persen responden, sementara program CKG meraih dukungan tertinggi dengan 93,3 persen responden.
“Hasil survei sangat mengagumkan. 71,5 persen setuju MBG, 75,6 persen menyetujui KDKMP dan 93,3 persen mendukung program CKG. Di tengah tingginya kritik dan keluhan di media-sosial media, angka persetujuan responden ini tentu menjadi modal dukungan keberlanjutan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Fadhli.
Mengenai dampak program, sebanyak 67,6 persen responden percaya bahwa program MBG berdampak langsung pada keluarga. Program CKG juga diyakini bermanfaat langsung bagi keluarga oleh 82,6 persen responden.
Namun, untuk program KDKMP, publik menunjukkan keraguan mengenai dampak langsungnya terhadap keluarga. Meskipun demikian, mayoritas responden tetap yakin bahwa MBG dan CKG akan memberikan manfaat nyata bagi keluarga.
“Mayoritas responden juga percaya program MBG dan CKG bakal berdampak langsung pada keluarga. Hanya pada program KDKMP, keraguan publik atas dampak langsung pada keluarga berada pada level yang cukup tinggi. Itu artinya lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak positif MBG ketimbang kelompok yang menolak MBG,” jelas Fadhli.
Meskipun demikian, responden menyoroti masalah tata kelola sebagai isu utama yang perlu diperhatikan. Dalam konteks program MBG, 24,9 persen responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama.
Untuk program KDKMP, sekitar 23,1 persen responden mengidentifikasi tata kelola organisasi sebagai permasalahan utama. Sementara itu, pada program CKG, sebanyak 32,2 persen responden justru menganggap sosialisasi sebagai kendala utama.
“Semua responden sepakat masalah utama ada pada tata kelola organisasi, baik pada program MBG maupun KDKMP. Karena itu, pesannya sungguh sangat sederhana: program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran harus terus berjalan,” tuturnya.
Survei Adidaya Institute dilaksanakan secara tatap muka (offline) pada periode 1 hingga 8 Mei 2026. Survei ini melibatkan 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi, dengan durasi wawancara sekitar 15 menit per responden.
Metode yang digunakan adalah probability sampling dengan margin of error sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adidaya Institute juga menerapkan kontrol kualitas yang ketat, termasuk meminta responden mengunggah foto dan membagikan lokasi melalui Google Maps.
