KabarDermayu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus penggunaan rekening nomine dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Muara Enim, Edison. Rekening nomine adalah rekening yang dibuka menggunakan nama orang lain untuk menampung aliran dana sebelum akhirnya didistribusikan dan rekening tersebut ditutup.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi praktik ini dalam proses penyidikan perkara yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah.
“Betul. Jadi, memang para oknum ini menggunakan beberapa rekening nomine,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Nama OB hingga Pegawai Pemkab Dipakai
Menurut KPK, identitas yang digunakan untuk membuka rekening tersebut tidak hanya terbatas pada pihak tertentu.
Budi mengungkapkan bahwa beberapa rekening penampungan dana tersebut menggunakan nama pramukantor atau office boy (OB).
Selain itu, ada juga beberapa pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang namanya turut digunakan.
“Ada yang atas nama OB, kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab, dan ada juga yang menggunakan rekening-rekening lainnya,” ujarnya.
Penggunaan rekening atas nama pihak lain ini diduga kuat merupakan salah satu cara untuk menyamarkan aliran dana yang berkaitan dengan perkara yang sedang diusut oleh KPK.
Rekening Dibuka, Dipakai Menampung Uang, Lalu Ditutup
Lebih lanjut, KPK membeberkan modus operandi yang digunakan dalam praktik rekening nomine ini.
Berdasarkan temuan penyidik, rekening-rekening tersebut dibuka secara khusus untuk menampung sejumlah dana dalam periode waktu tertentu.
Setelah dana yang masuk selesai didistribusikan atau saldo rekening tersebut habis digunakan, rekening itu kemudian ditutup.
Selanjutnya, pelaku diduga akan kembali membuka rekening baru dengan pola yang sama.
“Artinya, membuka rekening untuk penampungan, dan ketika rekening itu sudah habis atau didistribusikan, kemudian buka lagi dengan rekening baru,” jelas Budi.
Pola ini diduga dilakukan berulang kali untuk menghindari deteksi dan mempersulit pelacakan aliran dana oleh aparat penegak hukum.
OTT di Sumsel dan Jakarta
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang berhasil dilakukan oleh KPK di wilayah Sumatera Selatan dan Jakarta.
Pada Senin, 8 Juni 2026, KPK mengumumkan telah mengamankan total sepuluh orang dalam operasi tersebut.
Sepuluh orang yang diamankan terdiri dari lima orang yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima orang lainnya dari pihak swasta.
Dari sepuluh orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Muara Enim, Edison.
Ia ditangkap di wilayah Sumatera Selatan sebelum kemudian dibawa ke Jakarta oleh tim KPK pada Selasa, 9 Juni 2026.
Operasi tangkap tangan ini tercatat sebagai OTT ke-12 yang berhasil dilaksanakan oleh KPK sepanjang tahun 2026.
Edison Jadi Tersangka
Setelah melalui proses pemeriksaan intensif, KPK akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Bupati Muara Enim, Edison, merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami konstruksi perkara secara mendalam.
Penyidik juga berupaya menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan praktik suap tersebut.
Penggunaan rekening nomine yang melibatkan berbagai identitas menjadi salah satu fokus utama dalam penyidikan ini.
Tujuannya adalah untuk mengungkap secara menyeluruh mekanisme transaksi serta mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
