KabarDermayu.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memberikan peringatan keras mengenai potensi kerugian ekonomi akibat krisis lingkungan yang semakin membayangi Indonesia.
Bappenas memproyeksikan bahwa kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di Indonesia bisa mencapai angka fantastis sebesar Rp2.005 triliun pada tahun 2029.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, menyatakan bahwa proyeksi ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Situasi ini menjadi sebuah alarm serius bagi pemerintah dan seluruh sektor swasta untuk segera mengintensifkan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim.
“Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat sekitar 4 kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029,” ujar Nizhar Marizi dalam sebuah taklimat media di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut Nizhar, pembangunan nasional saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi berasal dari fenomena yang dikenal sebagai triple planetary crisis.
Fenomena triple planetary crisis ini mencakup tiga isu besar yang saling terkait dan memberikan dampak signifikan, yaitu perubahan iklim yang ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati secara masif, serta berbagai bentuk pencemaran lingkungan yang terus berlangsung.
Untuk menghadapi tantangan yang kian mendesak ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan memperkuat agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya ini diwujudkan melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia yang mencakup periode 2031-2035 dan National Adaptation Plan (NAP) untuk rentang waktu 2026-2030.
Baca juga: Pesan Sekjen DPD untuk 221 PNS Terlantik: Integritas adalah Prioritas Utama
Sementara itu, upaya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan terus digalakkan melalui implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. Pemerintah juga secara aktif mendorong transformasi pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan melalui pengembangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Nizhar Marizi menekankan bahwa proyeksi kerugian ekonomi yang mengerikan tersebut berpotensi besar menjadi kenyataan apabila tidak diiringi dengan langkah-langkah lanjutan yang lebih konkret dan terukur.
Oleh karena itu, Bappenas bersama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) secara aktif menjalankan program yang diberi nama Green Indonesia Future Initiative (GIFT) untuk periode 2026-2030.
“Kerja sama dalam program GIFT ini diharapkan dapat membuka berbagai peluang pendanaan baru yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan rendah karbon di Indonesia,” ungkap Nizhar.
Melalui program GIFT ini, pemerintah menargetkan untuk dapat memobilisasi investasi hijau dengan nilai mencapai 2 miliar dolar AS pada tahun 2030. Angka ini secara signifikan lebih besar, yakni dua kali lipat, dibandingkan dengan total akumulasi investasi yang berhasil dihimpun pada seluruh fase program sebelumnya.
Program GIFT sendiri memiliki tiga fokus utama yang menjadi landasan operasionalnya. Pertama, mengembangkan model-model pembiayaan inovatif yang spesifik untuk kebutuhan Indonesia. Kedua, memberikan dukungan penuh kepada kementerian serta pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang secara konsisten mendukung pembangunan yang berorientasi pada prinsip-prinsip hijau.
Fokus ketiga adalah memperluas akses bagi Indonesia terhadap berbagai sumber pendanaan global yang dapat mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Selain itu, inisiatif ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas para pengambil kebijakan agar mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pertumbuhan hijau ke dalam proses pengambilan keputusan mereka sehari-hari.
