KabarDermayu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren harus menjadi lingkungan yang paling aman bagi anak-anak untuk belajar dan menjalani kehidupan yang bermartabat.
Beliau menekankan bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun seksual, tidak boleh ditoleransi di lingkungan pendidikan Islam.
“Pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat,” ujar Nasaruddin Umar dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis, 14 Mei 2026, sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Nasaruddin Umar menilai bahwa persoalan kekerasan di pesantren tidak dapat diselesaikan secara terpisah atau hanya dengan solusi jangka pendek.
Menurutnya, akar masalah ini sangat berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih mengakar kuat di masyarakat.
“Persoalannya adalah bagaimana melakukan transformasi masyarakat dan berusaha mengeliminasi relasi kuasa. Ini adalah akar persoalan yang mendasar. Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa ketimpangan dalam relasi kuasa dapat membuka celah penyalahgunaan jika tidak disertai dengan pengawasan yang memadai dan standar yang jelas.
Oleh karena itu, Nasaruddin mendorong penguatan tata tertib yang tidak hanya berlaku bagi santri, tetapi juga bagi para pengelola pondok pesantren.
“Tata tertib jangan hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok. Relasi kuasa seperti ini harus dibatasi dengan aturan yang jelas. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang, baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” tegasnya.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini kembali menekankan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan amanat agama sekaligus amanat konstitusi yang harus dijaga bersama.
Beliau menegaskan kembali bahwa tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam.
Selain itu, Nasaruddin juga menggarisbawahi pentingnya penegasan standar dan tata kelola pesantren, termasuk mengenai kapasitas para pengelola dan figur kiai.
Baca juga: I.League Siapkan Trofi Juara di Bandung dan Samarinda
“Kita perlu mendefinisikan secara tegas apa itu pondok pesantren, apa itu kiai, dan apa saja persyaratannya. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kapasitas justru menjadi kiai. Perlu ada ketegasan dan standar yang jelas,” pungkasnya.
