KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi penyelenggaraan Konferensi Strategis Papua. Forum ini dinilai penting sebagai ruang diskusi untuk memperkuat arah pembangunan Papua yang berlandaskan kearifan lokal dan keberpihakan pada masyarakat adat.
Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan salam dan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Apresiasi tersebut ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konferensi karena berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum.
“Konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah semata, namun forum ini merupakan ruang refleksi kolektif… untuk mendiskusikan secara jujur, terbuka, dan mendalam mengenai harapan pembangunan Papua yang bermartabat, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada orang asli Papua,” ujar Ribka saat Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, pada Jumat, 29 Mei 2026.
Baca juga: Summarecon Bandung: Gedebage Jadi Kota Terpadu dan Berkelanjutan
Ribka menjelaskan bahwa pembangunan Papua merupakan bagian penting dari arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa modernisasi tidak boleh sampai menghilangkan identitas, nilai, serta jati diri masyarakat Papua.
“Jangan sampai di tahun 2045 ketika kita masuk pada sebuah negara maju dan modern, kita akan ketinggalan landasan kita, kita akan ketinggalan jati diri kita,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan haruslah berorientasi tidak hanya pada kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan juga harus mampu menjaga keterhubungan sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat Papua.
Oleh karena itu, Ribka menekankan pentingnya memastikan proses pembangunan tetap melibatkan masyarakat adat. Selain itu, kearifan lokal di setiap daerah juga harus menjadi perhatian utama.
“Indonesia akan masuk sampai 2045 sebagai sebuah negara maju dan modern, sehingga memang acara ini menjadi inisiasi yang sangat penting,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Supian Suri, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait. Sejumlah pihak terkait lainnya juga turut hadir dalam forum tersebut.
