KabarDermayu.com – Sebuah laporan rahasia dari Inspektur Jenderal Pentagon mengungkap dugaan kelalaian serius yang terjadi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Laporan ini menyoroti potensi pengabaian terhadap keselamatan warga sipil dalam operasi militer yang melibatkan Iran.
Temuan ini sejalan dengan berbagai tuduhan yang sebelumnya telah dilontarkan oleh pihak Iran. Laporan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan warga sipil yang disengaja di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan AS saat itu, Pete Hegseth.
Dokumen rahasia dari Departemen Pertahanan AS, yang dirilis pada 15 Mei, merinci bahwa hingga akhir tahun anggaran 2025, tidak ada satu pun dari sebelas target utama dalam program “Civilian Harm Mitigation and Response Action Plan” (CHMR-AP) tahun 2022 yang berhasil dilaksanakan sepenuhnya. Bahkan, seluruh 133 langkah yang diwajibkan dalam rencana tersebut juga dilaporkan belum selesai.
Pendanaan untuk alat-alat penting, seperti database pelacakan korban sipil, mengalami pemangkasan. Pertemuan komite pengarah dihentikan, dan banyak staf berpengalaman dipindahkan atau disingkirkan. Akibatnya, Pusat Perlindungan Sipil dilaporkan hanya menjadi nama tanpa fungsi yang berarti, tanpa anggaran, mandat, misi, maupun kewenangan yang jelas.
Melansir dari laman presstv.ir pada Senin, 18 Mei 2026, laporan tersebut menyimpulkan bahwa kondisi ini bukan sekadar kelalaian birokrasi biasa. Ini merupakan keputusan kebijakan yang disengaja oleh Pentagon di bawah kepemimpinan Hegseth, yang dinilai lebih memprioritaskan kekuatan militer dibandingkan hukum internasional dan keselamatan manusia.
Waktu perilisan laporan ini juga menarik perhatian. Dokumen tersebut muncul bersamaan dengan pernyataan Kepala Komando Pusat AS, Laksamana Brad Cooper. Cooper mengaku tidak dapat memverifikasi laporan mengenai serangan terhadap sekolah dan rumah sakit di Iran, meskipun telah dilakukan lebih dari 13.600 serangan udara yang dipimpin AS di wilayah tersebut.
Baca juga: Kopdes Merah Putih Siap Tampung Hasil Produksi Desa
Alasan Cooper saat itu adalah karena database yang seharusnya digunakan untuk memverifikasi korban sipil justru telah dihentikan pendanaannya. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk menutupi fakta terkait korban sipil.
Mantan kepala penilaian korban sipil Pentagon, Wes Bryant, menyebut temuan inspektur jenderal ini sebagai upaya untuk menutupi kebenaran. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen posisi khusus yang berkaitan dengan perlindungan sipil telah dihapus. Pusat Perlindungan Sipil juga tidak lagi dilibatkan dalam pengawasan sejak Maret 2025.
Korban sipil akibat operasi militer AS tidak hanya terjadi di Iran. Selama masa jabatan kedua Trump, pasukan AS dilaporkan telah menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil di berbagai negara. Ini menunjukkan pola yang lebih luas dari potensi kelalaian dalam operasi militer.
Dalam Operasi Rough Rider di Yaman saja, sedikitnya 224 warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan pada musim semi 2025. Angka ini hampir dua kali lipat dari korban sebelumnya dalam periode waktu yang singkat. Laporan serupa juga muncul dari Venezuela, Somalia, Suriah, dan beberapa wilayah lain yang menjadi lokasi operasi militer AS.
Anggota Kongres AS, Sara Jacobs, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Hegseth telah menciptakan krisis yang dibuat sendiri oleh pemerintahan Trump. Hal ini membuat warga sipil, bahkan tentara AS sendiri, berada dalam risiko yang lebih besar. Selain itu, hal ini juga memberikan keuntungan propaganda yang signifikan bagi musuh-musuh Amerika.
Sementara itu, Madison Hunke dari organisasi Center for Civilians in Conflict menilai bahwa Pentagon telah melanggar hukum dan kebijakannya sendiri. Kebijakan ini sebenarnya dibentuk dari pengalaman perang yang berdarah di Irak, Afghanistan, dan Suriah, yang seharusnya menjadi pelajaran berharga.
