KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026. Pagu anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 335 triliun kini dipangkas menjadi Rp 268 triliun.
Keputusan ini diambil berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan dana program MBG dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran untuk program MBG telah mencapai Rp 75 triliun. Anggaran ini telah berhasil menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dan mendukung 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“MBG sudah mencapai Rp 75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp 335 triliun,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Purbaya menekankan bahwa angka Rp 335 triliun tersebut tidak akan menjadi pagu akhir. Terdapat upaya penghematan yang sedang diimplementasikan sesuai arahan Presiden. Hal ini diharapkan dapat membuat dana Badan Gizi Nasional (BGN) lebih optimal dalam penggunaannya.
Lebih lanjut, Purbaya mengindikasikan adanya rencana penghematan lanjutan untuk program MBG. Meskipun detail rinci mengenai rencana tersebut belum diungkapkan, ia memastikan bahwa Presiden Prabowo secara aktif memperbaiki manajemen program MBG dan cara BGN dalam membelanjakan anggarannya.
Baca juga: Aturan Nikotin dan Tar Perlu Dirancang Cermat
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” tegasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, belanja negara pada periode tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 34,3 persen, mencapai Rp 1.082,8 triliun. Angka ini setara dengan 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat mengalami peningkatan sebesar 51,1 persen, dengan nilai Rp 826 triliun. Peningkatan ini merupakan hasil dari strategi pemerintah untuk meratakan penyaluran belanja sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen, mencapai Rp 400,5 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L tumbuh 45,2 persen, senilai Rp 425,5 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara mencatat pertumbuhan sebesar 13,3 persen, dengan realisasi mencapai Rp 918,4 triliun. Kondisi ini menyebabkan defisit APBN per 30 April 2026 berada pada angka 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan Rp 164,4 triliun.
