KabarDermayu.com – Praktik pengembang atau developer perumahan yang tidak bertanggung jawab menjadi sorotan tajam pemerintah karena dinilai telah merugikan berbagai pihak, mulai dari konsumen hingga perbankan. Perilaku nakal ini tidak hanya merusak ekosistem perumahan, tetapi juga mencoreng reputasi perbankan, salah satunya melalui manipulasi data calon debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Harry Endang Kawidjaja, Tenaga Ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyatakan bahwa pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi terkait ketidaksesuaian data dan peringatan dini secara berkala. Oleh karena itu, jika terjadi penyimpangan dalam skala besar, hampir pasti ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu di lapangan.
“Jika jumlahnya menumpuk, tidak mungkin pengembang tidak tahu. Bisa saja yang bermain adalah sales atau admin KPR,” ungkap Harry dalam sebuah diskusi media mengenai inovasi pembiayaan perumahan bagi pekerja informal di Jakarta, seperti dikutip pada Senin, 25 Mei 2026.
Harry menambahkan bahwa perbankan selama ini telah memiliki mekanisme mitigasi risiko untuk mendeteksi anomali dalam penyaluran kredit. Bahkan, ketika terdeteksi adanya indikasi masalah pada suatu kawasan atau proyek tertentu, bank dapat langsung memperketat penyaluran pembiayaan. “Bank sudah mengetahui hal ini, dan mitigasinya adalah dengan memperkecil keran penyaluran di kawasan yang bermasalah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Harry menilai bahwa kasus-kasus developer nakal seharusnya tidak sampai membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap industri pembiayaan rumah secara keseluruhan. Hal ini mengingat sektor perbankan merupakan industri yang sangat teregulasi, di mana seluruh aktivitasnya berada di bawah pengawasan regulator dan memiliki sistem monitoring yang berlapis.
“Ini seperti nila setitik merusak susu sebelanga. Oleh karena itu, seluruh ekosistem perumahan harus menjaga industrinya bersama-sama,” tegas Harry.
Baca juga: Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Ajukan Pembelaan Hari Ini Setelah Dituntut 5 Tahun
Di sisi lain, pengamat properti Marine Novita mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda untuk melakukan manipulasi data demi memuluskan pengajuan KPR. Ia menekankan bahwa praktik semacam itu justru berpotensi merugikan konsumen itu sendiri.
“Yang berbahaya adalah mengedit data. Konsumen jangan melakukan hal-hal seperti itu,” imbau Marine.
Seluruh pelaku dalam ekosistem perumahan ditegaskan harus menjaga kepercayaan publik terhadap program pembiayaan rumah yang selama ini telah membantu masyarakat memiliki hunian dengan cara yang benar dan terjangkau.
“Jika ini terus terjadi, konsumen bisa kapok dan industri pun ikut terdampak. Oleh karena itu, asosiasi, pengembang, perbankan, dan seluruh ekosistem harus menjaga bisnis ini bersama-sama,” pungkasnya.
Belakangan ini, sejumlah kasus dugaan penyimpangan dalam pembiayaan rumah memang mencuat di berbagai daerah, seperti Bali, Palembang, hingga Karawang. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari dugaan manipulasi data penghasilan, penggunaan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil debitur, hingga indikasi permainan oknum sales dan admin KPR dalam proses pengajuan kredit.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak pada perbankan sebagai pihak penyalur pembiayaan. Perbankan harus menjaga kualitas kredit dan tata kelola secara ketat agar praktik serupa tidak terus berlanjut dan merusak stabilitas industri.
