KabarDermayu.com – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan akan memantau perkembangan lebih lanjut terkait nama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Djaka Budhi Utama, yang terseret dalam persidangan kasus Blueray Cargo milik terdakwa John Field.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 25 Mei 2026.
Ia juga merespons isu dugaan penerimaan uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura (SGD) oleh Dirjen Bea Cukai dalam kasus tersebut. Purbaya kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya persidangan.
“Yang bilang siapa? KPK ya? Nanti kita lihat saja,” ujar Purbaya, menunjukkan sikap hati-hati dalam menanggapi informasi tersebut.
Respons KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara setelah nama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, disebut dalam persidangan terkait dugaan penerimaan uang suap.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji kemungkinan memanggil Djaka Budhi Utama sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
“Nanti akan dikaji dan diolah ya, kemudian dibahas,” ujar Setyo kepada wartawan di Kabupaten Serang pada Jumat, 22 Mei 2026.
Pimpinan KPK menekankan pentingnya tidak mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pencampuradukan antara informasi yang berkembang di publik dengan hasil pemeriksaan penyidik.
Baca juga: Pemerintahan Desa hingga Kabupaten di Sumatera Telah Pulih Pasca Bencana
Arahan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Presiden Prabowo mengakui bahwa kinerja DJBC masih memerlukan banyak perbaikan, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai instansi pembina.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jika kinerja DJBC tidak segera menunjukkan perbaikan, Menteri Keuangan diminta untuk tidak ragu mengganti Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama.
“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki,” kata Prabowo di DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran kabinetnya untuk terus berupaya melakukan pembersihan birokrasi guna memberantas perilaku korupsi di setiap instansi yang mereka pimpin.
Ia berpesan agar para menteri tidak ragu untuk bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang berani melanggar arahan tersebut.
“Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” pungkas Prabowo.
