KabarDermayu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan dukungan penuh terhadap skema Buy The Service (BTS) dalam pengembangan layanan transportasi publik, termasuk Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam. Dukungan ini sejalan dengan upaya mewujudkan mobilitas perkotaan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan layanan Trans Batam. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah rencana penambahan armada pada tahun 2026.
Menurut Aan, penambahan armada ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat secara signifikan mendukung mobilitas masyarakat Kota Batam.
“Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan secara konsisten. Penambahan armadanya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2024, hingga puncaknya penambahan 19 unit di tahun 2026,” kata Aan dalam keterangan resminya pada Kamis, 28 Mei 2026.
Sejak tahun 2024, Pemerintah Kota Batam telah berhasil menghadirkan 20 unit bus Trans Batam. Jumlah ini kemudian ditingkatkan dengan penambahan 13 unit armada pada tahun 2025.
Dengan penambahan 19 unit bus pada tahun 2026, total armada BTS yang beroperasi di Batam diproyeksikan mencapai 52 unit. Seluruh armada ini nantinya akan siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis yang menghubungkan berbagai wilayah penting di Batam.
Kelima koridor tersebut meliputi rute menuju Batam Centre, Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. Ini menunjukkan cakupan layanan yang luas untuk melayani kebutuhan transportasi warga.
Aan juga menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan sistem pembayaran non-tunai yang telah diterapkan pada Trans Batam. Selain itu, ia juga menyoroti integrasi antarmoda dan konektivitas layanan Trans Batam menuju Bandara Hang Nadim.
Dia menambahkan bahwa penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT merupakan bagian penting dalam mendukung efisiensi mobilitas masyarakat. Ketersediaan transportasi publik yang efisien dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat yang selama ini tinggi akibat biaya transportasi dan kemacetan.
Lebih lanjut, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi pencegahan krisis energi. Biaya transportasi yang tinggi saat ini memakan porsi yang signifikan dari pendapatan masyarakat, bahkan mencapai 30-40 persen. Sektor transportasi juga tercatat menyerap sekitar 90 persen dari total subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp 300 triliun per tahun.
“Ketidakseimbangan ini menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari semakin lamanya waktu tempuh perjalanan, kerugian ekonomi akibat kemacetan, hingga masalah polusi udara. Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan,” jelas Aan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama di Indonesia. Program ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.
Aan mengatakan bahwa program pengembangan AUMP ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan, serta mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Ratusan Organisasi Sipil, Aktivis, dan Intelektual Gelar Konferensi 'Republik' di UGM
“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan yang terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien bagi seluruh masyarakat,” tutup Aan.
