KabarDermayu.com – Ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Forum akbar ini bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik. Acara ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan berbagai elemen masyarakat sipil.
Konferensi ini menjadi ruang refleksi bagi berbagai pemikiran yang selama ini tersebar. Forum ini diharapkan dapat menyatukan, mempertegas, dan mengubahnya menjadi kehendak kolektif yang terorganisir.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menekankan pentingnya momentum pertemuan ini.
Ia menyatakan bahwa forum ini merupakan kelanjutan dari panggilan sejarah. Masyarakat sipil telah berperan penting dalam menggerakkan republik ini bahkan sebelum negara hadir.
Oleh karena itu, kerapatan masyarakat sipil harus kembali dihadirkan sebagai poros yang berkontribusi aktif bagi kemajuan Republik.
Sudirman menambahkan bahwa masyarakat sipil, yang seringkali dipimpin oleh kaum cerdas dan tercerahkan, selalu menjadi garda terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman. Mereka bahkan menjadi penggerak utama menuju kemerdekaan.
Kemunculan mereka, menurut Sudirman, merupakan konsekuensi yang tidak disengaja dari Politik Etis. Hal ini terjadi di tengah mayoritas rakyat Indonesia yang kala itu belum banyak melek huruf.
Kontribusi mereka tidak hanya sebagai agen pencerah, tetapi yang lebih utama adalah sebagai teladan dalam tindakan nyata. Sudirman memaparkan bahwa berkat gerakan masyarakat sipil, bangsa ini terus mengalami kemajuan.
Tonggak-tonggak kemajuan ini seringkali terjadi dalam siklus yang hampir serupa, yaitu ‘siklus 20 tahunan’.
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, mengingatkan bahwa tantangan saat ini menuntut pendekatan yang berbeda dari era Reformasi 1998.
Baca juga: WFH Diam-diam Bikin Perusahaan Ogah Rekrut Anak Baru
Dulu, kita bersatu berdasarkan apa yang tidak kita inginkan. Saat ini, kita berhadapan dengan oligarki yang bekerja melalui hukum, regulasi, dan kendali narasi yang jauh lebih licin.
Masyarakat sipil perlu mulai memikirkan infrastruktur yang dapat menghubungkan berbagai kelompok agar saling mengetahui, mengenal, dan bergerak bersama. Republik ini tidak kekurangan warga yang peduli.
Namun, ia membutuhkan penghubung yang dapat menyatukan mereka.
Forum sehari penuh yang akan berlangsung di kampus UGM ini akan dibuka dengan pidato dari Wakil Rektor UGM, Arie Sujito. Sesi ini akan dilanjutkan dengan pidato kunci dari Prof. Komaruddin Hidayat.
Ketua Dewan Pers tersebut akan memaparkan dasar-dasar pandangan mengenai hubungan antara masyarakat sipil dan kekuasaan dalam konteks krisis saat ini.
Setelah itu, konferensi akan berlanjut ke sesi pleno yang membahas empat dimensi krisis secara bersamaan. Empat dimensi tersebut meliputi krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, anatomi pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Selanjutnya, tujuh panel paralel akan mendalami tema-tema yang lebih spesifik. Tema-tema tersebut mencakup model institusionalisasi partisipasi publik, strategi konsolidasi nasional masyarakat sipil, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif dan deliberatif.
Para penyelenggara konferensi menegaskan bahwa tema ‘Meneguhkan Civil Society Pilar Republik’ bukanlah sekadar slogan seremonial.
Gerakan masyarakat sipil seringkali hanya berhenti pada ekspresi dan aspirasi, namun belum banyak yang berhasil dikonversi menjadi kekuatan yang mengikat arah keputusan dan aksi.
Oleh karena itu, Konferensi Republik ini diikhtiarkan untuk menghasilkan dua hal konkret. Pertama, rumusan bersama mengenai peran masyarakat sipil sebagai pilar republik. Kedua, langkah-langkah konkret yang akan diambil pasca-konferensi.
