KabarDermayu.com – Konferensi Republik yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) telah merumuskan tiga tuntutan krusial. Tuntutan tersebut meliputi pengembalian kedaulatan masyarakat sipil, pembangunan formasi republik baru untuk memulihkan kepercayaan publik, serta penyatuan seluruh kekuatan sipil.
Forum tersebut secara resmi memberikan mandat kepada Sudirman Said sebagai Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal. Keduanya ditugaskan untuk melanjutkan proses ini melalui rapat kerja yang perlu segera dilaksanakan.
Sudirman Said menekankan bahwa mandat ini merupakan momentum penting untuk kembali pada paradigma masyarakat sipil sebagai salah satu pilar fundamental dalam bernegara. Hal ini berarti masyarakat sipil harus mampu berdiri sejajar dengan pilar-pilar negara lainnya.
“Secara tradisional, atas nama independensi, masyarakat sipil cenderung merasa enggan berhubungan dengan partai politik, seolah itu bukan situasi yang mulia. Padahal justru di sanalah keputusan dibuat,” ujar Sudirman. Ia menambahkan, “Sudah saatnya kita masuk ke paradigma baru dengan lebih percaya diri. Tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara, maupun polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti.”
Sementara itu, Yanuar Nugroho menegaskan bahwa forum ini bukanlah sekadar tempat berkumpul untuk berdiskusi tanpa hasil. Ketika ditanya mengenai apakah Konferensi Republik merupakan sebuah gerakan politik, ia memberikan jawaban yang tegas.
“Ini bukan gerakan politik praktis maupun agenda elektoral. Ini adalah ruang pertukaran gagasan yang dimulai dari Yogyakarta dan harus berkembang ke berbagai kota serta komunitas,” jelas Yanuar.
Menurut Yanuar, yang menyatukan para peserta bukanlah struktur organisasi, melainkan keresahan yang sama. Ia menguraikan bahwa keresahan ini bukanlah kegelisahan segelintir aktivis saja.
“Ini adalah kegelisahan kolektif seluruh masyarakat sipil yang tersebar di berbagai wilayah,” tegas Yanuar.
Yanuar Nugroho juga menyampaikan bahwa konferensi yang terdiri dari 7 panel dengan puluhan narasumber ini diselenggarakan secara swadaya. Acara ini merupakan hasil kolaborasi ratusan organisasi masyarakat sipil (CSO) tanpa adanya satu pun sponsor.
“Seluruh proses dijalankan bersama melalui semangat gotong royong. Para pembicara hadir secara mandiri, sebagai wujud nyata solidaritas untuk republik,” kata Yanuar.
Bhima Yudhistira dari CELIOS turut menegaskan bahwa konferensi ini bukan sekadar seremoni pergantian tongkat estafet kepemimpinan.
“Ini adalah kerja maraton untuk mengonseptualisasikan gagasan progresif yang selama ini terfragmentasi akibat minimnya kepemimpinan kolektif. Bukan sekadar penyerahan estafet kepada generasi muda, melainkan pembagian peran dan tugas yang jelas, baik antar-generasi maupun dalam satu generasi,” katanya.
Dari forum ini, Bhima menekankan pentingnya menghasilkan keluaran yang konkret. Salah satunya adalah sebuah Buku Putih yang akan menguraikan arah ekonomi yang pro-rakyat dan pro-lingkungan. Konsep ini terinspirasi dari “Mandate for Leadership” yang pernah menjadi dokumen fondasi kebijakan penting di Amerika Serikat.
Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, mengingatkan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah. Ia berpendapat bahwa krisis politik yang dialami kalangan menengah ke atas belum tentu mencerminkan suara murni dari masyarakat bawah.
“Masyarakat bawah lebih merasakan krisis ekonomi yang nyata, seperti masalah lapangan kerja, kenaikan harga barang, dan ketidakpastian,” kata Arie.
Baca juga: Pancasila: Solusi Pemulihan Kepercayaan Sosial di Tengah Krisis Global
Arie Sujito kemudian menekankan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan seperti kampus dan gerakan sosial. Tantangan tersebut adalah bagaimana menerjemahkan bahasa krisis ekonomi yang dialami masyarakat akar rumput agar dapat tersambung dengan semangat gerakan politik moral di tingkat atas.
