KabarDermayu.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait menguatnya militerisme yang berpotensi membungkam suara kritis masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Masjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026.
“PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini,” ujar Hasto.
Hasto menekankan bahwa sikap kritis merupakan tanggung jawab politik setiap warga negara yang lahir dari kecintaan terhadap bangsa dan negara.
Oleh karena itu, momen Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi ajang refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.
Ia menilai bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yang merupakan substansi utama demokrasi Indonesia, kini mengalami kemunduran dan cenderung bergerak menuju sentralisasi kekuasaan.
“Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menambahkan bahwa pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia dinilainya telah bergeser menjadi negara yang otoriter namun populis.
Di sisi lain, Hasto juga menyoroti sistem hukum yang menurutnya telah kehilangan independensi dan tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Ia menuduh bahwa aparat penegak hukum dan aparatur negara kerap digunakan untuk kepentingan politik elektoral, terutama menjelang Pemilu 2024.
“Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” jelas Hasto.
Baca juga: Gaji ke-13 ASN & Pensiunan Cair 2 Juni 2026: Jadwal, Besaran
Upacara Hari Peringatan Pancasila tersebut dihadiri oleh sejumlah elit PDIP, termasuk Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, dan Djarot Syaiful Hidayat.
