KabarDermayu.com – Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan delapan duta besar negara sahabat menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak memiliki niatan untuk membentuk aliansi militer dengan negara manapun.
Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) saat mendampingi Presiden usai upacara penyerahan surat kredensial para duta besar di Istana Kepresidenan.
Presiden Prabowo menggunakan forum tersebut untuk memaparkan posisi strategis Indonesia di tengah kompleksitas dinamika geopolitik global yang tengah berkembang pesat di berbagai belahan dunia.
“Tadi Presiden kepada para dubes hanya menjelaskan prinsip Indonesia dalam diplomasi internasional bahwa kita ini bebas aktif. Kita tidak punya aliansi militer dengan negara apa pun,” ujar Wamenlu dalam keterangannya kepada awak media.
Lebih lanjut, Wamenlu menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga menyoroti bagaimana dunia saat ini semakin terintegrasi. Akibatnya, setiap konflik yang terjadi di satu wilayah dapat dengan cepat merembet dan memberikan dampak yang luas ke berbagai negara lainnya.
Oleh karena itu, Indonesia meyakini bahwa setiap permasalahan internasional seyogianya diselesaikan melalui jalur diplomasi dan perdamaian, bukan melalui penggunaan kekuatan militer.
Menurut Wamenlu, Presiden Prabowo secara tegas menekankan bahwa pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik hanya akan memperkeruh situasi dan memperburuk keadaan yang sudah ada.
“Karena dunia saat ini menjadi jauh lebih kecil, sehingga yang kita perlukan sekarang ini adalah semua bentuk penyelesaian yang bersifat damai,” tegas Wamenlu mengutip pesan Presiden.
“Semua bentuk penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik apa pun, itu tidak akan berujung baik,” imbuhnya, menggarisbawahi pentingnya penyelesaian damai.
Pesan Presiden ini menjadi penegasan kembali posisi Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang terjadi di sejumlah kawasan, termasuk di Timur Tengah yang masih diliputi kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik yang lebih besar.
Presiden Prabowo juga menekankan urgensi untuk terus membangun semangat kerja sama dan perdamaian di antara negara-negara di dunia. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai upaya diplomatik, akan senantiasa mendorong terciptanya dialog dan pengurangan ketegangan di tingkat internasional.
“Karena itu yang kita dorong itu adalah membangun semangat perdamaian dan kerja sama dengan semua pihak,” ujar Wamenlu.
Sebelumnya, Wamenlu juga sempat mengulas situasi di Timur Tengah yang menurutnya masih dalam kondisi yang sangat genting. Ia memaparkan tiga skenario yang mungkin terjadi, mulai dari skenario damai, skenario eskalasi konflik, hingga kondisi yang tidak sepenuhnya damai namun juga belum mengarah pada perang terbuka.
Pemerintah Indonesia berharap semua pihak yang terlibat dapat menahan diri dan memprioritaskan langkah-langkah deeskalasi untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas dan meluas.
Selain menyampaikan pesan penting Presiden terkait politik luar negeri, Wamenlu juga menjelaskan mengenai alasan penyerahan surat kredensial para duta besar yang baru dilaksanakan saat ini.
Menurut Wamenlu, Presiden Prabowo secara pribadi telah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh duta besar atas adanya keterlambatan dalam proses penyerahan surat kredensial tersebut.
“Tadi Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes,” kata Wamenlu.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini sama sekali tidak berkaitan dengan faktor politik atau adanya keinginan untuk menunda hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat.
Wamenlu menyebutkan bahwa keterlambatan murni disebabkan oleh padatnya agenda kerja Presiden sejak awal masa jabatannya.
“Dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini,” jelasnya.
Menurut Wamenlu, sejak dilantik menjadi Presiden, Prabowo dihadapkan pada berbagai agenda penting baik di tingkat nasional maupun internasional yang menuntut perhatian dan konsentrasi penuh.
“Tidak ada niat sama sekali untuk menunda. Murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja sejak dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh,” tuturnya.
Meskipun harus menunggu proses penyerahan surat kredensial, para duta besar diketahui dapat memahami situasi yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.
Wamenlu menyatakan bahwa tidak ada keberatan atau respons negatif yang ditunjukkan oleh para perwakilan negara sahabat terkait keterlambatan tersebut.
“Mereka bisa mengerti situasinya dan karena pada dasarnya situasi seperti ini juga pada umumnya, karena situasi global seperti sekarang ini, orang bisa mengerti situasinya,” ungkap Wamenlu.
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak delapan duta besar negara sahabat telah menyerahkan surat kepercayaan mereka kepada Presiden Prabowo. Kedelapan negara tersebut adalah Filipina, Sri Lanka, Republik Ceko, Yunani, Palestina, Lebanon, Korea Selatan, dan Saint Lucia.
Menurut Wamenlu, seluruh duta besar juga berkesempatan untuk menyampaikan pesan dari kepala negara masing-masing kepada Presiden Prabowo. Suasana pertemuan berlangsung dalam nuansa yang hangat dan penuh semangat kerja sama diplomatik.
