KabarDermayu.com – Parlemen Iran telah mengeluarkan desakan kepada pemerintah untuk segera membatalkan nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat (AS). Desakan ini datang dari 180 anggota parlemen yang menyerukan tindakan balasan terhadap AS.
Pernyataan resmi dari Kantor Berita Fars melaporkan bahwa ratusan anggota parlemen Iran secara tegas menyerukan tindakan balasan, pembatalan memorandum dengan AS, dan pembentukan komisi khusus untuk menginvestigasi proses negosiasi yang terjadi dengan negara adidaya tersebut.
Selain itu, para wakil rakyat Iran juga menuntut pengesahan undang-undang yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Mereka juga mendesak pemberian dukungan yang komprehensif kepada angkatan bersenjata Iran.
Peristiwa ini bermula pada 18 Juni 2026, ketika AS dan Iran menandatangani sebuah nota kesepahaman yang bertujuan untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung sejak 28 Februari 2026. Namun, harapan akan perdamaian tersebut pupus ketika pasukan AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran pada 8 Juli 2026.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklarifikasi bahwa serangan tersebut merupakan respons langsung terhadap tindakan Iran yang dinilai membahayakan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Kejadian ini menunjukkan ketegangan yang masih tinggi antara kedua negara.
Sebagai balasan atas serangan udara AS, pasukan Iran tidak tinggal diam. Mereka dilaporkan melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan AS yang berlokasi di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
