KabarDermayu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengutarakan rencana untuk mengoptimalkan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus utama dari upaya ini adalah keterlibatan perusahaan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat berkontribusi melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Nanik menjelaskan, untuk area yang belum terjangkau, BGN akan menjajaki kerja sama atau pendanaan melalui CSR dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta potensi hibah dari luar negeri.
Hal ini disampaikan Nanik kepada awak media di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Juni 2026.
Selain itu, BGN juga membuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk turut serta dalam pembangunan SPPG melalui mekanisme CSR.
Nanik menambahkan, jika terdapat perusahaan besar yang beroperasi di suatu wilayah, diharapkan mereka juga bersedia membantu pembangunan fasilitas seperti dapur umum bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, kontribusi semacam itu tidak memerlukan biaya yang terlalu besar dan sejalan dengan program CSR yang umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Upaya diversifikasi sumber pendanaan ini merupakan wujud komitmen BGN terhadap efisiensi anggaran negara.
Nanik menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin program MBG terus-menerus menjadi beban tunggal bagi APBN.
Prioritas BGN adalah efisiensi anggaran agar tidak memberatkan keuangan negara, namun tanpa mengorbankan target pemenuhan gizi yang telah ditetapkan.
