KabarDermayu.com – Banyak pekerja yang masih beranggapan bahwa dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa dicairkan setelah status kepesertaan berakhir, seperti saat mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya benar.
Ternyata, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja pun memiliki peluang untuk mencairkan sebagian dari saldo JHT mereka. Fasilitas ini hadir sebagai solusi bagi pekerja yang membutuhkan dana tunai untuk keperluan mendesak tanpa harus mengorbankan pekerjaan mereka.
Adanya opsi pencairan sebagian saldo JHT ini telah diatur dalam regulasi pemerintah. Peserta yang telah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan selama minimal 10 tahun berhak mengajukan klaim sebagian dana tersebut. Hal ini dapat menjadi langkah awal persiapan finansial untuk menyongsong masa pensiun.
Namun, sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami bahwa terdapat sejumlah persyaratan khusus, batasan nominal pencairan, serta dokumen-dokumen yang harus disiapkan dengan cermat. Ketelitian dalam mempersiapkan segala sesuatunya akan memastikan proses pengajuan berjalan lancar.
Peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua pilihan nominal saat ingin mencairkan sebagian dana JHT mereka. Pilihan pertama adalah pencairan maksimal 10 persen dari total saldo yang dimiliki, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan non-perumahan. Pilihan kedua, yang lebih besar, adalah pencairan maksimal 30 persen dari saldo, khusus diperuntukkan bagi kebutuhan kepemilikan rumah.
Perlu digarisbawahi bahwa fasilitas pencairan sebagian ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh setiap peserta sepanjang masa kepesertaan mereka. Selain itu, peserta juga perlu mempertimbangkan potensi dampak terhadap kewajiban pajak di masa mendatang, terutama jika pencairan dilakukan dengan jeda waktu tertentu sebelum klaim berikutnya diajukan. Oleh karena itu, pertimbangan matang mengenai kebutuhan mendesak menjadi kunci sebelum memutuskan untuk mencairkan sebagian saldo JHT.
Syarat Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Harus Resign
Untuk dapat mengajukan klaim JHT sebagian selagi masih aktif bekerja, syarat utama yang harus dipenuhi adalah memiliki masa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan minimal selama 10 tahun. Apabila kriteria masa kepesertaan ini sudah terpenuhi, peserta dapat memilih jenis klaim yang sesuai dengan kebutuhan:
- Klaim maksimal 10 persen dari saldo JHT untuk keperluan umum, selain untuk kepemilikan rumah.
- Klaim maksimal 30 persen dari saldo JHT, yang secara khusus diperuntukkan bagi kebutuhan kepemilikan rumah.
Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Sebesar 10 Persen
Bagi peserta yang ingin mencairkan JHT sebagian dengan nominal maksimal 10 persen, ada beberapa dokumen administrasi yang perlu disiapkan sebagai persyaratan:
- Kartu identitas peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku.
- Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi data keluarga.
- Buku tabungan yang masih aktif atas nama peserta.
- Surat keterangan yang menyatakan status bekerja atau berhenti kerja dari perusahaan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika peserta memilikinya.
Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, proses pengajuan klaim dapat dilakukan. Peserta bisa memilih untuk mengajukan klaim secara daring melalui aplikasi JMO (Jaminan Hari Tua Mobile Online) atau secara langsung dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Sebesar 30 Persen untuk Kepemilikan Rumah
Bagi peserta yang memiliki rencana untuk memanfaatkan saldo JHT demi pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah, pencairan dana dapat dilakukan hingga mencapai maksimal 30 persen dari total saldo yang terakumulasi. Untuk dapat mengajukan klaim ini, peserta perlu melengkapi serangkaian dokumen pendukung sebagai berikut:
- Kartu identitas peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku.
- Kartu Keluarga (KK) untuk kelengkapan data.
- Buku tabungan bank yang masih aktif atas nama peserta.
- Surat keterangan yang menyatakan status bekerja atau berhenti kerja dari perusahaan.
- Dokumen perbankan terkait, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan langsung dengan pengajuan kredit kepemilikan rumah (KPR).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila peserta memilikinya.
Setelah seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, peserta dapat melanjutkan proses pengajuan klaim. Sama seperti klaim 10 persen, pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi JMO atau dengan mendatangi langsung kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk proses verifikasi lebih lanjut.
Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengajukan Klaim
Sebelum memutuskan untuk mengajukan pencairan JHT dalam bentuk sebagian, ada beberapa poin krusial yang perlu dipahami oleh setiap peserta. Pertama, saldo yang dicairkan tentu saja akan mengurangi jumlah dana yang nantinya akan diterima saat peserta memasuki usia pensiun atau ketika memenuhi syarat untuk pencairan penuh.
Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh data kepesertaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sudah akurat dan sesuai dengan identitas resmi yang dimiliki. Ketidaksesuaian pada nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), maupun data rekening bank dapat berpotensi memperlambat proses verifikasi dan pencairan dana.
Peserta juga diimbau untuk memastikan kelengkapan semua dokumen pendukung yang diperlukan. Hal ini akan sangat membantu kelancaran proses pengajuan, baik ketika dilakukan secara daring melalui aplikasi JMO maupun saat mendatangi langsung kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan memahami secara mendalam syarat dan tata cara pencairan JHT sebagian, para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja dapat memanfaatkan fasilitas ini sesuai dengan kebutuhan finansial mereka tanpa harus mengorbankan status pekerjaan. Selama semua ketentuan yang berlaku dapat dipenuhi, pencairan sebagian saldo JHT ini menjadi alternatif yang sangat berguna untuk membantu kebutuhan finansial sekaligus tetap mempertahankan status kepesertaan aktif.
