KabarDermayu.com – Pemerintah mengindikasikan adanya potensi penurunan kembali terhadap kebutuhan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini diperkirakan akan berkurang dari pagu Rp268 triliun yang sebelumnya telah ditetapkan.
Penyesuaian anggaran ini diharapkan terjadi setelah pemerintah merampungkan proses penataan ulang tata kelola program yang sedang berlangsung secara menyeluruh.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang melakukan pemangkasan anggaran secara langsung. Namun, hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa kebutuhan riil program kemungkinan akan lebih rendah dari proyeksi yang telah dihitung sebelumnya.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo Hadi di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Prasetyo, pemerintah masih dalam proses penghitungan ulang bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Tujuannya adalah untuk mendapatkan estimasi anggaran yang lebih akurat setelah proses penataan program selesai dilaksanakan.
“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN,” ujarnya.
“Jadi dari proses penataan nanti akan akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” lanjutnya.
Ketika ditanya apakah evaluasi ini juga mencakup insentif operasional yang diterima oleh dapur MBG, Prasetyo memastikan bahwa seluruh komponen biaya akan masuk dalam perhitungan ulang.
“Semua, semua, semua,” katanya.
Langkah evaluasi ini dilakukan setelah pemerintah sebelumnya telah memangkas pagu anggaran MBG menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal sebesar Rp335 triliun. Penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka peluang untuk melakukan penghematan lebih lanjut dalam program yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo tersebut.
Di tengah proses evaluasi yang sedang berjalan, pemerintah menargetkan penataan ulang tata kelola MBG dapat diselesaikan dalam kurun waktu sekitar satu bulan.
“Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya,” ujar Prasetyo.
Meskipun demikian, pemerintah menekankan bahwa proses pembenahan ini tidak boleh sampai mengganggu layanan yang sudah berjalan. Program yang telah beroperasi harus tetap melayani para penerima manfaat sambil menjalani perbaikan tata kelola secara bertahap.
“Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan,” katanya.
Prasetyo menambahkan, evaluasi juga dilakukan terhadap unit-unit yang selama ini dinilai telah berjalan dengan baik. Menurutnya, pengawasan yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan kualitas layanan tidak mengalami penurunan.
“Dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” ujarnya.
