KabarDermayu.com – Dana keuangan Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan kosong. Lembaga ini juga tengah menghadapi ketidakpastian hukum dan politik.
Informasi ini diungkap oleh The Financial Times dalam sebuah laporan terbarunya.
Sebelumnya, Middle East Eye telah memberitakan bahwa seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengunjungi Arab Saudi pada bulan April. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meminta Arab Saudi menepati janji pendanaan sebesar US$1 miliar atau setara Rp17,88 triliun untuk lembaga tersebut.
Aryeh Lightstone, salah satu pejabat AS yang mengawasi perencanaan pascaperang Gaza, dilaporkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan. Pertemuan tersebut membahas janji dana dari Riyadh.
Board of Peace didirikan oleh Trump setelah Amerika Serikat berhasil menengahi gencatan senjata pada Oktober 2025. Gencatan senjata ini bertujuan untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.
Perang di Gaza telah menuai kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para ahli HAM, dan sejumlah pemimpin dunia yang menyebutnya sebagai tindakan genosida. Hingga kini, lebih dari 72.800 warga Palestina dilaporkan tewas di wilayah tersebut.
Meskipun Trump sebelumnya meminta negara-negara Teluk untuk mendanai lembaga ini dengan miliaran dolar dan menyebutnya sebagai salah satu organisasi paling berpengaruh di dunia, Financial Times melaporkan hal yang berbeda.
Empat bulan setelah dibentuk, dana khusus yang disiapkan oleh Bank Dunia untuk board tersebut belum menerima sepeser pun.
Sebaliknya, board tersebut disebut menerima sumbangan langsung melalui rekening JPMorgan miliknya. Mekanisme ini memungkinkan organisasi tersebut untuk tidak diwajibkan mengungkap sumber pendanaan kepada para donor maupun 25 negara anggotanya.
Keberadaan rekening terpisah yang tidak mewajibkan pengungkapan identitas penyumbang menimbulkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya pihak yang mendanai board tersebut. Hal ini juga berlaku bagi para pejabat AS dan internasional yang bekerja sama dengannya.
Baca juga: BRI Salurkan KUR Rp65,95 T untuk 558 Ribu Petani, 23 Ribu Nelayan 2026
Sebagai contoh, hingga akhir tahun lalu, Lightstone dan beberapa penasihat AS lainnya diketahui tinggal di dua hotel mewah di tepi pantai Tel Aviv, yaitu Kempinski dan Hilton. Selama di sana, mereka menyusun rencana masa depan Gaza.
Para penasihat AS tersebut juga disebut sedang menyusun proposal untuk mengubah Gaza menjadi pusat teknologi kecerdasan buatan (AI) dan kota megapolitan. Namun, rencana ini menuai kritik karena dianggap sebagai upaya pembersihan etnis terhadap warga Palestina.
Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times pada November lalu, Lightstone mengonfirmasi salah satu rencana mereka adalah membangun permukiman bagi ribuan warga Palestina. Warga yang akan tinggal di sana harus melalui penyaringan ketat untuk menempati wilayah di balik apa yang disebut sebagai garis kuning di Gaza, wilayah yang saat ini diduduki oleh pasukan Israel.
Board tersebut memang sempat menerima beberapa sumbangan kecil untuk keperluan operasional, seperti pembayaran gaji pegawai. Maroko menyumbang US$3 juta atau sekitar Rp 53,6 miliar.
Sementara itu, Uni Emirat Arab memberikan US$20 juta atau sekitar Rp 357,6 miliar. Dana ini digunakan untuk mendirikan kantor Nickolay Mladenov beserta para teknokrat Palestina yang bekerja di bawahnya.
Trump sendiri berada di posisi puncak kepemimpinan board tersebut. Nickolay Mladenov, yang sebelumnya menjabat sebagai utusan PBB dan merupakan tokoh senior di Anwar Gargash Diplomatic Academy milik UEA, ditunjuk sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza pascaperang.
Financial Times juga melaporkan bahwa dana sebesar US$100 juta atau setara Rp 1,79 triliun dari Uni Emirat Arab, yang sebelumnya dialokasikan untuk melatih pasukan polisi Palestina, kini dibekukan.
Bishara Bahbah, seorang pengusaha Palestina-Amerika yang turut membantu AS dalam negosiasi gencatan senjata dengan Hamas, menyatakan kepada Financial Times bahwa kondisi keuangan board tersebut sangat memprihatinkan.
Menurutnya, organisasi tersebut bahkan belum memulai pekerjaan apa pun di Gaza. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pendanaan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan proyek-proyek di lapangan.
