KabarDermayu.com – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, optimis bahwa nilai tukar rupiah masih memiliki potensi untuk menguat kembali. Hal ini dapat terwujud apabila terjadi perbaikan dalam bauran kebijakan (policy mix) dan pembagian beban (burden sharing) yang seimbang antara sektor fiskal dan moneter.
Fakhrul memperkirakan, penguatan rupiah berpotensi mencapai level Rp16.800 hingga Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) jika koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter berjalan solid.
Menurutnya, nilai rupiah saat ini dinilai terlalu lemah jika dibandingkan dengan kapasitas ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Ia berpendapat bahwa stabilisasi nilai tukar rupiah tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Bank Indonesia (BI).
Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam bauran kebijakan yang melibatkan kedua sektor tersebut. Fakhrul mencatat bahwa pasar keuangan sangat memperhatikan konsistensi arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan BI.
Baca juga: Begini Penjelasan Guru Besar UIN Jakarta Soal Sapi Kurban dari APBN
Koordinasi kebijakan menjadi sangat krusial di tengah tekanan global yang cenderung besar. Ia menambahkan, jika BI telah melakukan pengetatan kebijakan, namun postur fiskal dan komunikasi kebijakan belum selaras, maka tekanan terhadap rupiah akan tetap signifikan.
Baru-baru ini, BI telah menaikkan suku bunga acuannya, yaitu BI-Rate, sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Fakhrul menilai langkah ini penting untuk memulihkan kredibilitas bank sentral dan menjaga jangkar ekspektasi pasar.
Keputusan tersebut juga penting agar pasar melihat keseriusan BI dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi dalam jangka menengah. Ia melihat BI kembali menerapkan pendekatan yang bersifat pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve, seperti yang terlihat pada era 2018.
Di sisi lain, postur fiskal Indonesia juga perlu beradaptasi dengan realitas global yang baru. Fakhrul mengamati bahwa dunia saat ini tengah memasuki era inflasi struktural yang lebih tinggi, fragmentasi geopolitik, biaya energi yang mahal, serta rantai pasok yang semakin kompleks.
Ia mengingatkan bahwa pasar obligasi sangat sensitif terhadap persepsi mengenai arah kebijakan fiskal. Jika investor mulai merasa khawatir terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), stabilitas eksternal, serta arah kebijakan subsidi, maka imbal hasil (yield) obligasi akan cenderung meningkat.
Hal ini terjadi karena adanya peningkatan premi risiko. Menurut Fakhrul, struktur suku bunga domestik saat ini belum sepenuhnya sehat.
Meskipun suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SRBI) yang tinggi dinilai efektif dalam menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek, Fakhrul berpendapat bahwa jika kondisi ini bertahan terlalu lama, terdapat risiko tersedotnya likuiditas ke instrumen moneter.
Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya dana dan berpotensi menghambat penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif.
Ia menyimpulkan, setelah stabilitas moneter pulih, imbal hasil surat berharga negara (SBN) harus mulai dinormalisasi untuk memancing arus modal masuk (capital flow) secara bertahap.
