KabarDermayu.com – Publik diminta untuk tidak menyederhanakan dan menghakimi realitas pembangunan di Papua hanya dari satu sudut pandang saja.
Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana. Beliau menanggapi kehadiran film dokumenter “Pesta Babi”. Menurutnya, narasi yang menyebut Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate adalah cara pandang yang berbahaya.
“Narasi Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate itu menurut saya berbahaya. Karena kalimat itu bukan lagi sekadar kritik pembangunan, tapi sudah masuk pada delegitimasi negara. Masa negara mau menjajah rakyatnya sendiri?” ujar Ayip Tayana, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.
Ayip Tayana menegaskan, negara selama ini justru terus berupaya membangun Papua melalui berbagai kebijakan. Upaya tersebut mencakup dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, hingga akses internet.
Ia mengakui bahwa pembangunan di Papua belum sepenuhnya sempurna. Namun, menurutnya, tidak adil jika seluruh kerja pembangunan negara di Papua dihapus begitu saja hanya karena ada kritik terhadap satu proyek tertentu.
“Papua hari ini masih mendapat dana Otonomi Khusus. Infrastruktur juga terus dibangun, jalan dibuka, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, sampai internet terus didorong. Memang belum sempurna, tapi jangan juga berpura-pura seolah-olah negara tidak pernah membangun Papua,” katanya.
Ayip Tayana mengkritik cara pandang yang menurutnya terlalu mudah mencurigai setiap agenda pembangunan di Papua. Ia menilai Papua tidak boleh terus dikunci dalam narasi ketertinggalan, penderitaan, dan eksploitasi.
Menurutnya, masyarakat Papua juga berhak menikmati kemajuan seperti wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, setiap pembangunan tidak semestinya langsung dicap sebagai eksploitasi atau kolonialisme.
“Kalau ada investasi masuk disebut eksploitasi. Ada jalan dibangun, dibilang eksploitasi. Ada Food Estate disebut penjajahan gaya baru. Lalu kita mau apakan Papua? Apakah kita mau Papua tetap hutan semua? Harga barang-barang di Papua tetap mahal? Warganya tetap miskin? Kan tidak mau begitu. Papua juga Indonesia, dan masyarakat Papua berhak maju,” tegasnya.
Ayip Tayana menambahkan, selama ini pemerintah pusat sering dikritik jika Papua tertinggal. Namun, ketika pemerintah berupaya serius membangun Papua, muncul pula tudingan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru.
“Kalau Papua tertinggal, pemerintah pusat dikritik. Tapi ketika pemerintah serius membangun, dicurigai. Kan susah jadinya. Jangan kunci Papua dengan narasi ketertinggalan. Yang harus kita pastikan adalah pembangunan itu adil, melibatkan warga lokal, dan benar-benar memberi manfaat,” tutur dia.
Ayip Tayana menilai PSN Food Estate di Merauke tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang negatif. Apalagi, menurutnya, proyek tersebut berkaitan dengan isu besar kedaulatan pangan nasional.
“Isu pangan itu isu kedaulatan negara. Kalau Indonesia terus-terusan bergantung pada impor pangan, maka Indonesia akan mudah ditekan. Karena itu, membangun Food Estate untuk cadangan pangan nasional menjadi penting, terlebih dunia sedang tidak baik-baik saja,” kata dia.
Ayip Tayana juga mengingatkan bahwa realitas di Papua tidak sesederhana seperti yang digambarkan dalam satu film dokumenter. Menurutnya, ada pula masyarakat Papua yang mendukung dan berharap proyek tersebut membawa perubahan.
Baca juga: BRI & FC Barcelona: Raih Pengalaman Eksklusif ke Spanyol
“Jadi jangan dibangun narasi seolah-olah seluruh Papua menolak pembangunan. Tidak sesederhana itu. Realitanya lebih kompleks. Ada yang menolak, ada yang mendukung, ada yang khawatir, tapi juga ada yang berharap dari Food Estate,” pungkasnya.
