KabarDermayu.com – Suasana intelektual yang kental mewarnai De Balie, Amsterdam, pada Rabu, 6 Mei 2026. Sebuah diskusi bertajuk “Tachtig Jaar na de Revolusi: Een Gedeeld Verhaal” mengupas tuntas 80 tahun revolusi Indonesia, mempertemukan sejarawan Bonnie Triyana dan peneliti Anne-Lot Hoek dalam perdebatan sengit mengenai dekolonisasi, kolaborasi, hingga trauma perang yang kerap memiliki narasi berbeda.
Bonnie Triyana, yang juga merupakan legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menjadi pembuka perdebatan dengan menolak pandangan bahwa dekolonisasi Indonesia baru dimulai pada tahun 1945. Ia mengemukakan contoh konkret sejak masa pendudukan Jepang pada tahun 1942.
“Pemerintahan Jepang mendorong orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya rasa itu juga sebahagian dari decolonialisasi, karena bahasa Indonesia tidak pernah diajarkan di sekolah. Ada bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia,” ujar Bonnie, menekankan bahwa dorongan penggunaan bahasa Indonesia oleh Jepang merupakan salah satu bentuk awal dari proses dekolonisasi.
Politikus PDIP ini kemudian mengkritik keras tuduhan kolaborator fasis yang kerap dialamatkan kepada para pemimpin nasionalis yang bekerja sama dengan Jepang. Bonnie merujuk pada pandangan Sutan Sjahrir yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial Belanda juga memiliki sifat fasis.
“Jika Anda baca Sutan Sahrir, dia bilang, sebenarnya pemerintahan kolonial Belanda juga fasis. Pada Januari 1927, pemerintahan kolonial Belanda menciptakan kamp konsentrasi di Digul,” tegasnya, memberikan bukti historis tentang kekejaman rezim kolonial Belanda.
Menanggapi pemaparan Bonnie, Anne-Lot Hoek, yang banyak melakukan riset di Bali, mengakui adanya tantangan dalam menemukan sumber-sumber perlawanan dari masa kolonial. Ia mengungkapkan bahwa memoar orang-orang Belanda yang bertugas di Bali pada era tersebut cenderung menampilkan pandangan yang romantis terhadap masa lalu.
“Mereka tidak melihat kekosongan, mereka tidak melihat penolakan. Bahkan seseorang menulis di tahun 1980-an, masih di memoirnya, idea penolakan Indonesia adalah ide yang mengarut,” kata Anne, menyoroti bias dalam narasi sejarah yang ditulis oleh pihak kolonial.
Perdebatan semakin memanas ketika Bonnie memperkenalkan Museum Multatuli di Lebak sebagai museum antikolonial pertama di Indonesia. Bonnie menjelaskan pentingnya figur Sa’idjah dan Adinda sebagai simbol penderitaan di bawah kolonialisme.
“Sa’idjah dan Adinda merupakan simbol kolonialisme. Mereka merupakan mangsa kolonialisme,” ujar Bonnie, menggarisbawahi dampak nyata dari kekuasaan kolonial terhadap masyarakat lokal.
Anne-Lot Hoek pun mengakui signifikansi figur Multatuli, meskipun ia merupakan bagian dari sistem kolonial Belanda. Pengakuan ini menunjukkan adanya upaya untuk melihat sejarah dari berbagai sudut pandang, termasuk tokoh yang memiliki peran ambigu.
Perbedaan perspektif yang paling tajam muncul saat kedua narasumber membahas isu kekerasan dalam revolusi. Anne menceritakan secara rinci mengenai pertempuran yang terjadi di Bali pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia.
“Belanda mengumpulkan semua orang yang dianggap ada aktivitas politik atau resistensi, dan menempatkan mereka di kamp di seluruh pulau. Ada banyak kejahatan, pembunuhan, itu sangat kejam,” ujarnya, menggambarkan betapa brutalnya tindakan represif yang dilakukan oleh pasukan Belanda di Bali.
Namun, Anne juga menyoroti kecenderungan masyarakat Belanda untuk memandang korban secara hitam-putih, tanpa mengakui kompleksitas situasi. Ia berpendapat bahwa pandangan semacam itu dapat menciptakan jurang pemisah antara masyarakat Belanda dan Indonesia.
Baca juga: Utang Negara Dekati Rp 10.000 Triliun, Naik Rp 282 Triliun dalam Tiga Bulan
“Di Belanda, kita selalu memiliki tendensi untuk melihat orang Indonesia sebagai pemerintah atau sebagai mangsa. Tapi itu pada dasarnya berarti mereka bukan kita yang sama,” tambah Anne, mengkritisi cara pandang yang mereduksi identitas bangsa Indonesia.
Sementara itu, Bonnie justru melontarkan pertanyaan kritis mengenai mengapa sejarah Indonesia jarang membicarakan kejahatan perang secara terbuka. Ia merasa ada yang kurang dalam pengakuan sejarah di tanah air.
“Sejarah Indonesia mengakui kekerasan terlalu besar tapi kita tidak pernah membicarakan tentang kejahatan perang Indonesia. Negara pemerintah minta maaf hanya untuk 1945-1946. Tapi mereka tidak minta maaf untuk kolonialisme,” tegas Bonnie, menuntut pengakuan yang lebih luas atas luka sejarah.
Anne setuju dengan pandangan Bonnie, namun ia menambahkan bahwa para sejarawan seringkali enggan menggunakan istilah hukum seperti “kejahatan perang” karena dianggap terlalu politis. Penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan perdebatan yang lebih luas dan kompleks.
“Jika kita tidak menggunakan terma ini, kita memberikan perasaan bahwa negara barat dalam konteks kolonial tidak mampu melakukan kejahatan perang, hanya yang lain bisa melakukannya,” kata Anne, menjelaskan dilema dalam penggunaan terminologi sejarah.
Menjawab pertanyaan moderator mengenai permintaan maaf dari raja Belanda, Bonnie mengungkapkan bahwa respons tersebut terkesan terbatas di ranah media. Ia menilai permintaan maaf tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan.
“Saya merasakan apology adalah langkah penting. Sebagai orang Indonesia, saya akan mengatakan lumayan atau langkah bayi,” ujarnya, memberikan penilaian yang subtil namun kritis terhadap permintaan maaf tersebut.
Anne menambahkan bahwa kelompok Maluku yang bertempur di pihak Belanda dan kemudian merasa dikhianati juga berhak mendapatkan permintaan maaf. Ia menekankan bahwa sejarah mereka juga perlu diakui dan diperhatikan.
“Mereka telah dikhianati dua kali,” kata Anne, menyoroti kompleksitas trauma sejarah yang dialami oleh berbagai kelompok di Indonesia.
Di akhir perdebatan, kedua narasumber sepakat bahwa pertukaran generasi dan akses arsip menjadi kunci masa depan hubungan kedua negara. Bonnie menekankan pentingnya kegiatan seperti ini untuk mempererat pemahaman sejarah.
“Saya pikir kita harus mempromosikan aktivitas seperti ini. Pertukaran. Itu cara terbaik untuk memperkuat hubungan dan juga memahami masa lalu antara Indonesia dan Belanda,” pungkas Bonnie, menutup diskusi dengan harapan akan terjalinnya pemahaman yang lebih baik di masa depan.
Acara yang diselenggarakan pada 6 Mei 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa 80 tahun pasca-revolusi, narasi bersama mengenai masa lalu masih terus diperdebatkan, namun setidaknya, suara dari kedua belah pihak kini mulai terdengar dan didengarkan.
