KabarDermayu.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan secara diam-diam telah menyebarkan draf kesepakatan damai terkait konflik Iran kepada beberapa sekutu dekatnya, termasuk Israel. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan ancaman terhadap gencatan senjata yang baru saja berlaku.
Dokumen rancangan tersebut merupakan upaya terbaru Washington untuk mencegah eskalasi konflik setelah serangkaian insiden yang melibatkan Iran dan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Menurut laporan yang dikutip The Guardian, draf kesepakatan ini berpotensi membuka kembali akses ekonomi internasional bagi Iran. Salah satu poin krusialnya adalah kemungkinan dibukanya kembali Selat Hormuz untuk jalur pelayaran komersial, serta pencabutan blokade yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah pelabuhan Iran.
Selain itu, Iran disebut akan mendapatkan akses terhadap aset yang dibekukan di luar negeri senilai hingga USD 12 miliar, atau sekitar Rp210 triliun.
Sebagai imbalannya, negosiasi baru mengenai program nuklir Iran akan dimulai dalam tenggat waktu 60 hari. Pembahasan ini akan mencakup isu-isu penting seperti stok uranium yang diperkaya, penghentian sementara pengayaan nuklir, dan pengawasan langsung oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Iran juga diminta untuk memberikan penegasan bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata nuklir. Namun, proposal ini menimbulkan kekhawatiran di Israel karena dinilai belum memuat komitmen tegas dari Teheran mengenai penghentian permanen program nuklirnya.
Situasi semakin memanas setelah Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait pada Kamis waktu setempat. Serangan ini dilaporkan sebagai balasan atas operasi militer Washington terhadap dugaan aktivitas drone Iran di dekat Selat Hormuz.
Ketegangan ini kembali menimbulkan kekhawatiran di pasar energi global. Harga minyak dunia sempat mengalami kenaikan sekitar 2 persen, meskipun masih berada di bawah level USD 100 per barel.
Di sisi lain, Garda Revolusi Iran (IRGC) menegaskan bahwa mereka tetap memegang kendali penuh atas lalu lintas di Selat Hormuz. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim telah memberikan izin kepada 26 kapal tanker minyak dan kapal dagang untuk melintas dalam 24 jam terakhir.
“Izin melintas wajib diperoleh dan jalur lain akan dianggap sebagai bentuk gangguan,” demikian tertulis dalam pernyataan IRGC.
Militer Iran juga mengklaim telah menghentikan empat kapal yang mencoba melewati selat tanpa menyalakan transponder. Dua kapal dilaporkan dipaksa berhenti, sementara dua lainnya diminta berbalik arah.
Baca juga: Cara Login Pengumuman SNBT 2026 & Cek Hasilnya Terbaru
Sementara itu, Pakistan turut memainkan peran penting dalam upaya diplomasi. Menteri Luar Negeri Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, dijadwalkan terbang ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Pakistan, bersama dengan Qatar, saat ini bertindak sebagai mediator komunikasi tidak langsung antara Washington dan Teheran.
Di Moskow, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri kembali menegaskan tuntutan negaranya agar aset-aset Iran yang dibekukan dicairkan tanpa syarat apa pun.
Amerika Serikat justru merespons dengan ancaman sanksi baru. Pemerintahan Trump dikabarkan siap menjatuhkan hukuman ekonomi terhadap pihak-pihak yang membantu Iran menerapkan sistem tarif atau pungutan di Selat Hormuz, termasuk Oman.
Trump bahkan memicu kemarahan diplomatik setelah mengancam akan “menghancurkan Oman” apabila negara tersebut membuat kesepakatan dengan Iran terkait pungutan kapal di jalur strategis itu.
Pernyataan tersebut mengejutkan banyak diplomat di kawasan Teluk. Oman selama ini dikenal sebagai sekutu Barat yang aktif berperan sebagai mediator dalam konflik Timur Tengah.
Di tengah tekanan eksternal, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, meminta para pejabat negaranya untuk tidak terpecah belah akibat tekanan politik dan ekonomi.
“Amerika Serikat dan Israel ingin membuat negara ini bertekuk lutut. Rencana buta musuh adalah menciptakan perpecahan dan kehancuran untuk menutupi kekalahan militer mereka,” ujar Khamenei.
Situasi di dalam negeri Iran sendiri dilaporkan semakin represif. Amnesty International melaporkan lebih dari 6.000 orang telah ditangkap sejak ofensif militer AS dan Israel dimulai pada Februari lalu.
Mereka yang ditahan disebut mencakup demonstran, jurnalis, pengacara, aktivis HAM, hingga kelompok minoritas etnis dan agama.
