KabarDermayu.com – Kejaksaan Agung kembali menyita perhatian publik setelah mengungkap dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diduga merugikan negara hingga mencapai Rp1 triliun.
Kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi bernilai fantastis yang mengguncang Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga memicu kemarahan masyarakat karena menyangkut dana publik.
Berikut adalah kilas balik kasus-kasus korupsi di Indonesia yang menggemparkan masyarakat, sebagaimana dirangkum pada Jumat, 5 Juni 2026.
1. Korupsi MBG Jadi Sorotan Terbaru
Perhatian publik saat ini tertuju pada kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta sejumlah mantan pejabat lainnya.
Menurut penyidikan awal Kejaksaan Agung, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Penyidik menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan garda terdepan pelaksanaan program tersebut.
Modus yang diungkap penyidik meliputi penunjukan yayasan tertentu sebagai mitra pengelola dapur, meskipun diduga tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Dari skema ini, para tersangka diduga meraup keuntungan besar setiap harinya dari pengelolaan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.
Kejaksaan Agung juga menginformasikan bahwa dugaan penyimpangan program ini telah dipelajari sejak lama sebelum akhirnya ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.
2. Korupsi Timah dengan Kerugian Fantastis
Sebelumnya, Indonesia juga diguncang oleh kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Kasus ini disebut-sebut sebagai salah satu perkara dengan nilai kerugian terbesar dalam sejarah Indonesia.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kerugian lingkungan dan ekonomi akibat kasus ini mencapai ratusan triliun rupiah. Sejumlah pengusaha dan pihak terkait telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang menyita perhatian nasional ini.
Besarnya angka kerugian membuat kasus timah menjadi simbol bagaimana praktik korupsi dapat memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian dan lingkungan hidup.
3. Kasus Jiwasraya yang Mengguncang Industri Keuangan
Kasus PT Asuransi Jiwasraya tercatat sebagai salah satu skandal terbesar di sektor keuangan Indonesia. Perusahaan asuransi pelat merah ini menghadapi masalah gagal bayar yang kemudian mengungkap dugaan praktik korupsi dan pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan aturan.
Kerugian negara dalam perkara ini mencapai belasan triliun rupiah. Kasus Jiwasraya menjadi pengingat penting akan perlunya tata kelola perusahaan yang transparan dan pengawasan yang ketat terhadap dana masyarakat.
4. Korupsi ASABRI
Tak lama setelah kasus Jiwasraya, publik kembali dikejutkan oleh kasus serupa yang melibatkan PT ASABRI. Dana investasi yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, dan para pegawai terkait, diduga disalahgunakan melalui berbagai transaksi investasi yang bermasalah.
Kerugian negara dalam kasus ini juga mencapai puluhan triliun rupiah. Perkara ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ditangani oleh aparat penegak hukum di Indonesia.
5. Skandal e-KTP yang Pernah Mengguncang Indonesia
Salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah menghebohkan Indonesia adalah proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Program yang bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi kependudukan nasional ini justru berubah menjadi skandal besar yang melibatkan banyak pejabat, anggota DPR, dan pihak swasta.
Proyek e-KTP memiliki anggaran sekitar Rp5,9 triliun. Dalam proses pelaksanaannya, penyidik menemukan berbagai penyimpangan, mulai dari pengaturan pemenang tender hingga dugaan mark-up anggaran. Hal ini menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Kasus ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan banyak tokoh besar, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto yang kemudian divonis bersalah. Jaksa mengungkap bahwa penyimpangan dalam proyek e-KTP dilakukan secara terstruktur melalui pengaturan pengadaan dan pembagian keuntungan kepada sejumlah pihak terkait.
