KabarDermayu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan bahwa proyek pengembangan jalur kereta api Trans Sumatra, yang membentang dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung, tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan ini disampaikan Dudy seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 Juni 2026.
Lebih lanjut, Dudy menjelaskan bahwa pemerintah akan aktif mencari berbagai skema pembiayaan alternatif. Tujuannya adalah untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian strategis di Pulau Sumatra.
“Kita tentu harus berinovasi ya, kita tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN,” ungkap Dudy kepada awak media.
Pemerintah sangat terbuka untuk melibatkan berbagai sumber pendanaan di luar APBN demi kelancaran realisasi proyek transportasi nasional yang dinilai sangat penting ini.
Dudy menambahkan bahwa keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) serta sektor swasta menjadi salah satu harapan besar pemerintah. Keduanya diharapkan dapat memberikan dukungan pembiayaan yang signifikan untuk pembangunan jalur kereta api Trans Sumatra.
“Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector),” ujarnya menegaskan.
Proyek jalur kereta api Trans Sumatra merupakan bagian dari upaya lanjutan untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama dari proyek ini adalah memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa.
Tujuannya adalah untuk mendukung sistem angkutan logistik yang lebih efisien, yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
“Ini kita akan matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien khususnya di luar Jawa,” tuturnya.
Pemerintah telah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas untuk mengkaji secara mendalam pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra. Jaringan ini diproyeksikan memiliki panjang sekitar 1.700 kilometer (km) dan akan menghubungkan Banda Aceh di ujung barat hingga Bandar Lampung di ujung selatan Pulau Sumatra.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, membenarkan pembentukan tim khusus tersebut. Ia menjelaskan bahwa ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jaringan rel perkeretaapian di luar Pulau Jawa.
Bobby mengaku bahwa pihaknya akan segera memulai pengkajian mendalam terkait proyek pengembangan jalur kereta api ini. Proses kajian akan dilakukan bersama dengan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), BP Danantara, serta Kementerian Perhubungan.
“Itu kan penugasan dari Presiden ke kita. Kita sekarang sedang membuat tim khusus untuk pengkajian ini dengan Kemenko Infrawil, Danantara, Kementerian Perhubungan,” kata Bobby saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026.
Bobby menekankan bahwa pengembangan jaringan rel kereta api di Sumatra ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Tujuannya adalah untuk memperkuat konektivitas antardaerah di seluruh Pulau Sumatera.
Adapun estimasi kebutuhan pendanaan untuk proyek ambisius ini diperkirakan mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini setara dengan kurang lebih Rp350 triliun.
“Kalau totalnya itu (dana yang dibutuhkan pembangunan jaringan kereta Trans) Sumatera, itu bisa sekitar 20-25 miliar dolar AS atau sekitar Rp350 triliun dari ujung ke ujung,” ujar Bobby merinci.
Bobby juga menjelaskan bahwa saat ini, jaringan rel aktif yang ada di Sumatra masih bersifat terpisah-pisah. Jaringan tersebut belum sepenuhnya terkoneksi satu sama lain secara utuh.
Dalam tahap awal pelaksanaan proyek Trans Sumatera ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang sebagai prioritas utama.
