KabarDermayu.com – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendesak PT PLN (Persero) untuk segera bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir. Bobby juga menyoroti lemahnya komunikasi PLN kepada pelanggan mengenai jadwal dan wilayah terdampak pemadaman.
Penegasan ini disampaikan Bobby Nasution saat melakukan peninjauan di Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Medan pada Senin, 8 Juni 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat PLN, termasuk General Manager PLN UID Sumut, Mundakhir Salman.
Dalam dialog tersebut, Bobby menyampaikan keluhan masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir. Ia mengungkapkan bahwa banyak pengusaha kecil yang mengandalkan listrik mengalami kerugian signifikan. Ketiadaan informasi yang jelas mengenai jadwal pemadaman membuat masyarakat, khususnya para pelaku usaha, tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan.
“Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari,” ujar Bobby Nasution didampingi Kepala Dinas terkait.
Bobby Nasution memahami bahwa gangguan layanan listrik disebabkan oleh kerusakan belasan tower transmisi akibat cuaca ekstrem. Namun, ia menekankan bahwa kondisi darurat semacam ini seharusnya diimbangi dengan komunikasi yang transparan dan terkoordinasi.
“Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/walikota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan,” tegas Bobby.
Menyikapi situasi tersebut, Gubernur Bobby Nasution secara tegas meminta PLN untuk memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara. Kompensasi ini tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa diwujudkan dalam bentuk keringanan tagihan listrik atau diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bobby berharap kompensasi ini dapat meringankan beban masyarakat yang telah dirugikan. Ia membandingkan dengan sanksi yang langsung diberikan PLN kepada pelanggan yang terlambat membayar tagihan, sekecil apapun keterlambatannya.
“Seberapa nanti besaran kompensasi yang diberikan, itu kita minta kepada PLN untuk menentukan. Tetapi yang jelas penekanan kita ke situ, harus ada kompensasi. Sebagaimana kita yang terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran. Kita tunggu dua tiga hari ke depan untuk proses perbaikannya,” katanya.
Menanggapi aspirasi Gubernur Bobby Nasution, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut, Mundakhir Salman, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan yang terjadi. Ia menyatakan bahwa PLN terus berupaya mempercepat perbaikan 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan.
Terkait usulan kompensasi, Mundakhir Salman berjanji akan meneruskan aspirasi Gubernur Bobby Nasution kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini dikarenakan kewenangan untuk menetapkan besaran kompensasi berada di tingkat pemerintah pusat.
Meskipun demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua hingga tiga hari ke depan. Diharapkan dengan selesainya perbaikan, pasokan listrik di Sumatera Utara dapat kembali normal.
