KabarDermayu.com – Pemerintah tengah merencanakan perubahan signifikan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama perubahan ini adalah pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebelumnya, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat bergantung pada anggaran negara. Namun, skema baru ini akan mendorong perusahaan untuk turut serta mengelola dapur MBG di kawasan 3T melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Rencana ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang. Audiensi tersebut berlangsung di Gedung KSP, Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Dudung menjelaskan bahwa BGN mengusulkan agar pengelolaan dapur MBG di wilayah 3T diserahkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah tersebut. Tujuannya adalah agar program ini tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan skema ini, perusahaan-perusahaan yang berada di dekat wilayah 3T akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pengelolaan dapur MBG dengan memanfaatkan dana CSR yang mereka miliki. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program MBG secara efektif tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pendanaan pemerintah.
“Sehingga banyak nanti dapur yang akan dibangun, mungkin diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang baik. Jadi CSR-nya digunakan untuk itu,” ujar Dudung.
Perubahan skema ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Langkah ini diambil menyusul munculnya berbagai persoalan dalam implementasi di lapangan. Beberapa isu yang menjadi sorotan publik antara lain polemik investasi dapur MBG dan dugaan praktik jual beli titik SPPG.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN juga memaparkan dampak negatif dari praktik jual beli titik yang diduga terjadi dalam pengembangan jaringan dapur MBG. Dudung menyebutkan bahwa salah satu akar permasalahan muncul dari ketidaksesuaian antara perkiraan awal jumlah penerima manfaat dengan kondisi riil di lapangan.
“Kemudian ada juga disampaikan dari Bu Nanik tentang dampak dari jual beli titik. Nah, jual beli titik itu demikian. Jadi yang tadi saya katakan, seharusnya misalnya satu dapur itu kan tiga ribu penerima manfaat,” jelas Dudung.
Ia merinci bahwa dalam perencanaan awal, satu dapur MBG dirancang untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Angka ini menjadi dasar penting dalam berbagai perhitungan, baik untuk investasi maupun skema operasional program.
Namun, dalam praktiknya, jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi ternyata jauh di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara kapasitas dapur yang telah dibangun dengan kebutuhan yang sebenarnya ada di lapangan.
“Kenyataannya tidak tiga ribu, ada yang seribu lima ratus, ada yang seribu, sehingga menggelembung,” kata Dudung.
