KabarDermayu.com – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara ini juga menjadi momen peluncuran Program GARUDA di wilayah tersebut.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selain itu, hadir pula jajaran Pemerintah Provinsi NTT, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-NTT, institusi pendidikan tinggi, serta utusan dari kementerian dan lembaga terkait.
Abdul Haris menekankan bahwa target ambisius untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional hingga lima persen pada tahun 2029 memerlukan kolaborasi yang erat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, didukung oleh kebijakan yang tepat sasaran, menjadi kunci utama keberhasilan.
Ia menambahkan bahwa data indikator kemiskinan harus menjadi landasan fundamental dalam merancang setiap kebijakan. Hal ini penting agar alokasi anggaran yang dikucurkan benar-benar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang mendapat prioritas penanganan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut, yang menempatkannya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar kelima di Indonesia. Dari total 3.442 desa di NTT, sebanyak 876 desa teridentifikasi sebagai desa prioritas kemiskinan.
Desa-desa prioritas ini memiliki tingkat kemiskinan yang melampaui 20 persen. Wilayah yang paling terdampak meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
Sementara itu, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Alor ditetapkan sebagai daerah barometer. Daerah-daerah ini diharapkan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Dalam sektor pendidikan, tercatat bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) telah berhasil menjangkau 475.975 siswa di NTT. Meskipun demikian, masih terdapat puluhan ribu siswa yang belum mendapatkan manfaat dari program ini.
Pemerintah memberikan penekanan kuat pada upaya menekan angka putus sekolah. Selain itu, optimalisasi Program Sekolah Rakyat juga digalakkan sebagai strategi penting untuk memutus mata rantai kemiskinan yang bisa terjadi antargenerasi.
“Pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak yang bersekolah hari ini adalah keluarga yang keluar dari kemiskinan esok hari,” ujar Abdul Haris dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Juli 2026.
Pada kesempatan yang sama, Abdul Haris secara resmi meluncurkan Program Garuda di Provinsi NTT. Program ini dirancang sebagai model pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemanfaatan potensi lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Program Garuda menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi penguat, dengan fokus pada peningkatan keterampilan, pembukaan peluang usaha, dan penciptaan sumber pendapatan yang stabil.
Abdul Haris mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan. Ia menguraikan lima langkah strategis yang perlu diimplementasikan. Pertama, memperkuat kualitas data kemiskinan. Kedua, memastikan ketepatan sasaran dalam setiap intervensi yang dilakukan.
Ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui fokus pada pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Kelima, membangun kolaborasi yang kuat lintas sektor.
Ia menegaskan kembali bahwa keberhasilan dalam upaya penghapusan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui sinergi yang solid. Sinergi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta (dunia usaha), institusi pendidikan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
“Hanya dengan sinergi yang kuat, kita dapat mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus memastikan tidak ada lagi anak Nusa Tenggara Timur yang kehilangan masa depannya karena kemiskinan,” tuturnya.
