KabarDermayu.com – Pembangunan di Papua, menurut Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik semata. Penting untuk menempatkan manusia, khususnya masyarakat asli Papua, sebagai inti dari setiap program pembangunan.
Keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau infrastruktur yang terbangun. Namun, yang lebih krusial adalah sejauh mana masyarakat Papua merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang melibatkan pembukaan jutaan hektare kawasan hutan di wilayah Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel, Paulus menekankan pentingnya pendekatan dialog.
Ia berpendapat bahwa setiap permasalahan, polemik, atau hambatan yang muncul dalam proses pembangunan harus diselesaikan melalui musyawarah. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.
Sebagai seorang putra asli Papua, Paulus meyakini bahwa masyarakat Papua pada dasarnya dapat diajak berdialog dengan baik. Komunikasi yang dibangun dengan pendekatan humanis akan membuka ruang untuk pemahaman dan kepercayaan yang lebih besar.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari pendekatan yang bersifat pemaksaan atau keputusan sepihak yang tidak melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Hal ini demi kelancaran dan keberlanjutan pembangunan.
Paulus, seorang purnawirawan jenderal polisi bintang tiga yang lahir di Fakfak, menyampaikan sebuah filosofi yang sederhana namun mendalam. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang berulang, dilakukan dengan penuh kesabaran, empati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial masyarakat.
“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujarnya.
Ia melanjutkan, komunikasi dengan masyarakat Papua tidak cukup hanya disampaikan melalui bahasa formal pembangunan atau sekadar angka-angka investasi. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang baik mengenai manfaat yang akan mereka peroleh.
Hal tersebut mencakup peluang ekonomi yang terbuka lebar serta bagaimana masa depan orang asli Papua dapat menjadi lebih baik melalui program pembangunan yang ada. Dengan demikian, masyarakat tidak akan merasa hanya sebagai objek.
Lebih jauh, Paulus menyoroti bahwa akar persoalan yang selama ini membayangi Papua adalah kemiskinan ekstrem. Kondisi ini seringkali menjadi pemicu lahirnya berbagai masalah sosial, mulai dari keterbelakangan pendidikan, rendahnya akses kesehatan, hingga tingginya angka pengangguran.
Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk menyentuh akar persoalan tersebut secara nyata dan berkelanjutan. Ini adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan.
Baca juga: Strategi TikTok: Dekatkan Budaya, Seni Klasik & Museum
“Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.
Ia memandang bahwa apabila kesejahteraan masyarakat Papua meningkat, maka stabilitas sosial dan keamanan juga akan lebih mudah diwujudkan. Sebaliknya, jika masyarakat merasa tertinggal dan tidak mendapatkan ruang dalam pembangunan, potensi konflik sosial akan terus muncul.
Sebab itu, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia di Papua. Kedua aspek ini saling melengkapi dan penting untuk kemajuan daerah.
Menurut Paulus, pendekatan bottom up menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan Papua. Pembangunan tidak bisa hanya dirancang dari atas, berdasarkan sudut pandang elite atau pemerintah pusat semata.
“Aspirasi masyarakat dari kampung-kampung, desa, distrik, hingga kota harus didengar dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Melalui pendekatan ini, kata Paulus, masyarakat Papua akan merasa memiliki pembangunan yang sedang dijalankan. Mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut menentukan arah masa depan daerahnya.
Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat Papua. Ini adalah pengakuan terhadap keberagaman yang ada.
Paulus, yang resmi menjadi Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025, menegaskan kembali intinya.
“Proyek besar dan investasi nasional akan memiliki makna apabila mampu menghadirkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua,” ujarnya.
Melalui komunikasi yang baik, dialog yang tulus, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Papua diyakini dapat berkembang menjadi daerah yang maju sekaligus tetap menjaga martabat masyarakat adatnya. Ini adalah visi pembangunan yang holistik.
