KabarDermayu.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) membutuhkan pemimpin baru yang memiliki kemampuan mengelola kemitraan strategis, terutama dengan pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Menurutnya, Hipmi ke depan harus mampu menjadi ‘mitra tanding’ bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Nailul menekankan bahwa Hipmi tidak seharusnya hanya menerima kebijakan pemerintah, melainkan juga harus diisi oleh pengusaha muda yang kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Posisi Hipmi yang ideal adalah berada di tengah-tengah, sehingga dapat menjaga objektivitas dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan kaum muda.
“Jangan sampai afiliasi kepada pemerintah terlampau kuat, sehingga menghilangkan sisi kritis kaum muda,” ujar Nailul.
Ia melihat, kondisi tersebut sangat penting untuk menciptakan sinergi yang efektif antara Hipmi dan pemerintah dalam koridor bisnis dan pemerintahan.
Senada dengan Nailul, Direktur Eksekutif lembaga survei dan konsultan Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga berpendapat bahwa pemimpin baru Hipmi harus mampu mengelola kemitraan strategis dengan pemerintah.
Dedi berharap, kemitraan strategis ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha kecil dan menengah, yang pada akhirnya akan berimbas pada perekonomian rakyat.
Menurutnya, kontestasi menuju Musyawarah Nasional (Munas) Hipmi seharusnya menjadi ajang adu gagasan yang berfokus pada kemitraan strategis.
Ia mengingatkan agar kontestasi tersebut tidak sampai berubah menjadi perebutan kekuasaan semata, karena kekuasaan pemerintah saat ini sudah cukup solid.
Dedi menekankan pentingnya pemimpin Hipmi di masa depan untuk memutus anggapan masyarakat bahwa nahkoda organisasi tersebut hanya sosok yang dekat dengan kekuasaan.
Baca juga: Pengendara Dialihkan ke Jalur Lain Akibat Jalan Lenteng Agung Ambles Parah
Peran Hipmi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan organisasi pengusaha tidak seharusnya berlindung di balik kekuasaan, karena hal itu dapat membatasi distribusi pertumbuhan ekonomi hanya pada lingkungan yang kecil.
“Hipmi seharusnya berada di pihak publik,” tegas Dedi.
Kompetisi menuju Munas XVIII Hipmi yang rencananya akan digelar di Provinsi Lampung pada 10 Juni 2026 semakin memanas.
Agenda utama Munas XVIII Hipmi adalah memilih Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI yang baru untuk masa bakti 2026-2029.
Sebanyak empat calon telah mendaftarkan diri sebagai kontestan dalam Munas XVIII Hipmi kali ini.
Calon nomor urut pertama adalah Reynaldo Bryan.
Sementara itu, calon nomor urut kedua adalah Ade Jonan Prasetyo.
Calon nomor urut tiga adalah Afifuddin Suhaeli Kalla.
Dan calon nomor urut keempat adalah Anthony Leong.
