KabarDermayu.com – Upaya meredakan ketegangan antara Israel dan Hizbullah tampaknya mulai menunjukkan titik terang. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim bahwa kedua belah pihak telah menyepakati penghentian serangan menyusul adanya pembicaraan tidak langsung yang dimediasi oleh pihak ketiga.
Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social pada Senin waktu setempat, Trump menyatakan bahwa ia telah berkomunikasi baik dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, maupun dengan perwakilan tingkat tinggi dari Hizbullah.
“Saya melakukan percakapan yang sangat baik dengan Hizbullah, dan mereka setuju bahwa seluruh aksi penembakan akan dihentikan. Israel tidak akan menyerang mereka, dan mereka juga tidak akan menyerang Israel,” tulis Trump, seperti dikutip dari laman Al Jazeera pada Rabu, 3 Juni 2026.
Trump tercatat sebagai presiden AS pertama yang berhasil membuka jalur komunikasi, baik secara langsung maupun melalui perantara, dengan Hizbullah. Perlu dicatat bahwa hingga kini, pemerintah AS masih mengategorikan Hizbullah sebagai organisasi teroris.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Lebanon di Washington, proposal yang dibahas mencakup kesepakatan di mana Hizbullah akan menghentikan serangan ke wilayah Israel. Sebagai imbalannya, Israel akan menghentikan serangan ke ibu kota Lebanon, Beirut, serta wilayah pinggiran selatannya.
Trump juga menyebutkan bahwa Netanyahu telah menyetujui rencana penarikan pasukan Israel yang sebelumnya disiapkan untuk menyerang Beirut. Namun, Netanyahu secara terpisah memberikan pernyataan bahwa meskipun telah membahas hal tersebut dengan Trump, Israel tetap akan melanjutkan rencana serangan ke Beirut apabila Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap Israel.
Lantas, seberapa signifikan langkah Trump ini dalam mencegah meluasnya eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama bagi Iran? Diketahui sebelumnya, Iran telah menyatakan bahwa salah satu syarat untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat adalah penarikan pasukan Israel dari Lebanon.
Baca juga: Real Madrid: 2 Amunisi Baru Segera Datang dari Inter & Liverpool
Kelompok bersenjata Hizbullah, yang mendapat dukungan dari Iran, mulai melancarkan serangan ke wilayah utara Israel setelah adanya serangan gabungan antara AS dan Israel terhadap Teheran pada akhir Februari. Sebelum insiden tersebut, Hizbullah tidak melancarkan serangan terhadap Israel sejak gencatan senjata diumumkan pada November 2024, meskipun Israel dilaporkan berulang kali melanggar kesepakatan tersebut hampir setiap hari.
Sejak awal Maret, Israel terus melancarkan serangan hampir setiap hari ke Lebanon dan saat ini masih menguasai sekitar seperlima wilayah negara tersebut. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Lebanon, sejak 2 Maret, lebih dari 3.412 orang dilaporkan tewas dan 10.269 lainnya terluka akibat serangan Israel.
Eskalasi konflik ini juga telah memaksa lebih dari satu juta warga Lebanon mengungsi. Hal ini memicu kekhawatiran yang semakin besar bahwa Israel akan memperluas operasi militernya hingga mendekati Beirut.
Pada hari Minggu, media pemerintah Iran melaporkan bahwa Teheran menghentikan pertukaran pesan dengan Washington sebagai bentuk protes. Setelah pengumuman Trump pada Senin, Duta Besar Lebanon untuk PBB, Ahmad Arafa, memberikan apresiasi kepada pemerintahan Trump atas upaya konstruktifnya dalam memberikan kesempatan bagi diplomasi.
Pengumuman ini juga dinilai penting mengingat berbagai upaya gencatan senjata sebelumnya antara Israel dan Lebanon selalu berakhir dengan kegagalan. Gencatan senjata selama 10 hari yang diumumkan pada 22 April dan kemudian diperpanjang selama tiga pekan ternyata tidak mampu menghentikan pertempuran yang terus berlanjut.
Respons Hizbullah dan Israel
Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Israel tetap memiliki hak untuk menyerang Beirut jika serangan dari Hizbullah terus berlanjut. “Jika Hezbollah tidak menghentikan serangan terhadap kota-kota dan warga kami, Israel akan menyerang target-target teroris di Beirut,” tegas Netanyahu.
Militer Israel juga kembali mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga yang berada di wilayah pinggiran selatan Beirut. Warga diminta untuk meninggalkan daerah tersebut demi keselamatan mereka. Israel memperingatkan bahwa jika Hizbullah terus melancarkan serangan roket ke wilayahnya, maka kawasan Dahiyeh di Beirut akan menjadi sasaran serangan.
Hingga Selasa pagi, belum ada laporan mengenai serangan Israel ke ibu kota Lebanon. Namun, serangan di Lebanon selatan dilaporkan masih berlanjut. Israel dilaporkan menembakkan artileri di dekat Nabatieh dan menyerang desa Choukine serta Kfar Tibnit.
Sementara itu, Kedutaan Besar Lebanon di Washington merilis pernyataan yang lebih rinci, menyebutkan bahwa Hizbullah telah menerima proposal Amerika Serikat mengenai penghentian serangan secara timbal balik. Dalam proposal tersebut, serangan Israel ke pinggiran selatan Beirut akan dihentikan sebagai imbalan atas komitmen Hizbullah untuk tidak melakukan serangan terhadap Israel.
Kerangka gencatan senjata ini nantinya diharapkan dapat diperluas ke seluruh wilayah Lebanon. Anggota parlemen senior Hizbullah, Hassan Fadlallah, menyatakan bahwa kelompoknya mendukung gencatan senjata penuh di seluruh wilayah Lebanon. Menurutnya, gencatan senjata ini akan menjadi langkah awal menuju penarikan pasukan Israel dari Lebanon.
Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, yang dikenal sebagai sekutu dekat Hizbullah, juga menyatakan bahwa kelompok tersebut akan mematuhi gencatan senjata secara penuh, menyeluruh, dan segera. Namun, ia menyuarakan keraguan mengenai siapa yang akan memastikan Israel menghentikan agresinya.
Sementara itu, analis politik dan Direktur Levant Institute for Strategic Affairs, Sami Nader, menilai serangan Israel ke Lebanon merupakan eskalasi yang sangat berbahaya dalam konflik yang sedang berlangsung. “Apa yang kita saksikan adalah penghancuran infrastruktur secara sistematis. Konflik ini sudah melampaui ‘Yellow Line’,” ujar Nader kepada Al Jazeera.
Ia berpendapat bahwa satu-satunya solusi yang mungkin adalah memisahkan isu gencatan senjata di Lebanon dari proses gencatan senjata yang melibatkan Iran. Menurut Nader, hampir semua pihak, kecuali Hizbullah, menginginkan pemisahan tersebut. Namun, pemerintah Lebanon tetap membutuhkan dukungan internasional untuk mewujudkan gencatan senjata.
Perlu diketahui, “Yellow Line” merujuk pada zona militer Israel yang membentang sekitar 10 kilometer di wilayah Lebanon selatan, dekat perbatasan.
