KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera telah beralih ke tahap pemulihan permanen, yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pernyataan ini disampaikan Mendagri usai menggelar Rapat Koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 25 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, Mendagri memaparkan perkembangan terkini penanganan bencana serta rencana tindak lanjut pemerintah. Salah satu fokus utama adalah penyusunan Rencana Induk (Renduk) untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang terdampak.
“Saya melaporkan dua hal, yang pertama adalah mengenai update situasi, yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatera,” jelas Mendagri.
Mendagri merinci bahwa penanganan pascabencana umumnya melalui tiga tahapan krusial. Tahapan tersebut meliputi masa tanggap darurat, masa transisi, dan yang terakhir adalah pemulihan permanen.
Menurutnya, fase tanggap darurat telah berjalan dengan baik. Hal ini berkat keterlibatan aktif dari seluruh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pelayanan pemerintahan di daerah terdampak kini mulai kembali normal. Aktivitas pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa yang sempat terganggu berangsur pulih.
Meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat terdampak yang belum kembali ke rumahnya dan terpaksa tinggal di hunian sementara (huntara) atau masih memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Selain itu, layanan dasar seperti pasokan listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jaringan internet, serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas juga telah kembali beroperasi.
Pemerintah masih menghadapi tantangan di beberapa desa yang terisolasi akibat akses jalan yang mengalami kerusakan parah, seperti tertimbun longsor.
Mendagri juga menginformasikan bahwa konektivitas jalan nasional dan jembatan nasional secara umum telah berhasil dipulihkan dan terhubung kembali. Namun, beberapa jembatan masih bersifat sementara, menggunakan teknologi seperti jembatan bailey, jembatan gantung, atau jembatan darurat lainnya.
Baca juga: MSIG Life Bayarkan Klaim Kesehatan & Meninggal Rp227 Miliar Q1-2026
Di sektor pendidikan, sebagian besar sekolah yang terdampak bencana telah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar. Dari total 4.922 sekolah yang terdampak, sekitar 3.800 sekolah di antaranya sudah dapat digunakan kembali setelah melalui proses perbaikan.
Sementara itu, sejumlah sekolah yang berada di zona merah masih memerlukan solusi berupa relokasi atau penggunaan ruang belajar darurat untuk sementara waktu.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen yang kita namakan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegas Mendagri.
Untuk memuluskan fase pemulihan permanen ini, pemerintah telah menyusun Rencana Induk (Renduk). Renduk ini menghimpun berbagai kebutuhan program yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian/lembaga.
Renduk tersebut mencakup total 11.512 program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan, yaitu mulai dari tahun 2026 hingga 2028.
Prioritas utama pada tahun 2026 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur yang menjadi prioritas meliputi pembangunan jalan, jembatan, perbaikan sungai, pembangunan kembali sekolah, serta penyediaan hunian tetap (huntap).
Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2027. Tujuannya adalah agar masyarakat terdampak tidak perlu terlalu lama tinggal di hunian sementara.
Mendagri menyebutkan bahwa total kebutuhan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui oleh pemerintah mencapai sekitar Rp100,1 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan selama periode tiga tahun pelaksanaan.
“Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan tadi kami laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ungkapnya.
Acara rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Di antaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta berbagai menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih.
