KabarDermayu.com – Lembaga pemeringkat global, S&P Global Ratings, kembali mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia pada level BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek. Prospek (outlook) yang menyertai peringkat ini adalah stabil.
Keputusan ini mencerminkan keyakinan S&P terhadap pemulihan penerimaan pemerintah yang berlanjut pada tahun ini. Selain itu, prospek stabil juga didorong oleh ekspektasi peningkatan penerimaan ekspor seiring dengan kenaikan harga komoditas global.
S&P Global Ratings dalam laporannya pada Senin, 13 Juli 2026, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan penerimaan, baik dari sektor pajak maupun sumber daya alam (SDA), diperkirakan akan terus mendorong penerimaan negara dalam jangka menengah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini, terutama jika menjadi lebih dapat diprediksi, akan semakin memperkuat fundamental ekonomi.
Prospek stabil ini juga didasari oleh pandangan S&P bahwa pemerintah Indonesia tetap menjadikan batas defisit anggaran tahunan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sebagai jangkar kebijakan yang krusial. Komitmen ini menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.
Dalam analisisnya, S&P menyoroti bahwa peringkat kredit Indonesia mencerminkan sejumlah kekuatan fundamental. Di antaranya adalah prospek pertumbuhan ekonomi yang solid, penerapan kebijakan makroekonomi yang cenderung berhati-hati (prudent), serta rasio beban utang luar negeri bersih dan utang pemerintah yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki peringkat serupa.
Namun, S&P juga mengidentifikasi beberapa area yang menjadi penyeimbang kekuatan tersebut. PDB per kapita Indonesia yang masih tergolong rendah, basis ekspor dan penerimaan fiskal yang belum terdiversifikasi secara luas, serta sektor keuangan domestik yang belum sedalam dan seberagam negara-negara sebanding (peers) menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah.
Laporan S&P juga menguraikan skenario-skenario spesifik yang dapat memicu perubahan peringkat kredit Indonesia, baik ke arah penurunan (downside) maupun kenaikan (upside).
Penurunan peringkat kredit dapat terjadi apabila utang bersih pemerintah umum (net general government debt) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten melebihi 3 persen dari PDB per tahun. Skenario ini mengindikasikan potensi tekanan pada kesehatan fiskal negara.
Selain itu, peringkat Indonesia berpotensi diturunkan apabila pembayaran bunga utang pemerintah umum secara berkelanjutan menembus angka 15 persen dari total penerimaan pemerintah. Tingginya porsi pembayaran bunga utang dapat menggerus ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik.
Faktor eksternal juga menjadi pertimbangan penting. Penurunan peringkat dapat terjadi apabila penerimaan ekspor mengalami perlambatan struktural yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan pembiayaan eksternal bruto secara konsisten melampaui jumlah penerimaan transaksi berjalan (current account receipts) dan cadangan devisa yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan kerentanan eksternal.
Sebaliknya, S&P menyatakan peringkat Indonesia dapat dinaikkan apabila indikator fiskal dan eksternal menunjukkan penguatan struktural yang berkelanjutan. Hal ini dapat terjadi apabila defisit fiskal menyempit hingga mendekati 1 persen dari PDB secara berkelanjutan, didukung oleh peningkatan signifikan penerimaan pemerintah, penurunan biaya pendanaan, serta stabilnya nilai tukar rupiah.
Pada saat yang sama, indikator eksternal juga harus membaik secara signifikan. Ini mencakup penurunan utang luar negeri bersih (net external debt) menjadi di bawah 50 persen dari penerimaan transaksi berjalan. Selain itu, kebutuhan pembiayaan eksternal bruto juga diharapkan turun menjadi di bawah 50 persen dari jumlah penerimaan transaksi berjalan dan cadangan devisa yang dapat digunakan.
Secara umum, S&P memperkirakan ekonomi Indonesia akan terus mencatatkan pertumbuhan yang solid, diperkirakan sekitar 5 persen per tahun, dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Proyeksi ini tetap optimis meskipun terdapat tantangan kenaikan harga bahan bakar global.
S&P menilai bahwa kebijakan belanja fiskal yang strategis dan program hilirisasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah yang berupaya meningkatkan pengendalian dan nilai tambah pada sektor mineral dan sumber daya alam dinilai berpotensi besar untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan pendapatan ekspor negara.
Namun, S&P tidak lupa mengingatkan akan adanya potensi risiko. Perubahan kebijakan yang terjadi secara cepat dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya dapat memengaruhi kepercayaan investor. Hal ini dikhawatirkan dapat memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang dan pasar keuangan Indonesia.
