Harga Beras SPHP: Pemerintah Buka Suara Soal Fluktuasi Dolar AS

oleh -5 Dilihat
Harga Beras SPHP: Pemerintah Buka Suara Soal Fluktuasi Dolar AS

KabarDermayu.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan jaminan bahwa harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak akan mengalami kenaikan, meskipun nilai tukar dolar Amerika Serikat sedang berfluktuasi.

Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Implikasi dari menguatnya kurs dolar, pemerintah memastikan tidak akan berimbas pada harga beras program SPHP,” tegas Maino di Jakarta pada Kamis, 28 Mei 2026.

Kebijakan ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, serupa dengan kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Sehingga masyarakat dapat bersikap tenang,” tambahnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa Perum Bulog akan terus menjaga kualitas beras program SPHP agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan mutu yang baik dan harga yang tetap stabil.

“Memang benar nilai kurs dolar yang berubah dapat berpengaruh ke berbagai sektor, termasuk pangan. Namun, terkait beras SPHP, karena ini adalah program pemerintah, hingga saat ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk pada harga penjualannya,” jelas Maino.

Baca juga: Terungkapnya Motif Selebgram Brunei Woodyrman Aniaya WNA hingga Tewas di Blok M

Bapanas telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras SPHP di tingkat konsumen. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga ditetapkan sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg).

Sementara itu, untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, harga beras SPHP ditetapkan sebesar Rp 13.100 per kg.

Bagi wilayah Maluku dan Papua, harga beras SPHP dibanderol maksimal sebesar Rp 13.500 per kg.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program beras SPHP di tahun 2026 mencapai Rp 4,97 triliun. Dana ini setara dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras bagi masyarakat.

“Ini untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan SPHP beras yang pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana sebagai perpanjangan SPHP beras tahun 2025,” ujar Maino.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, telah memastikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras. Ia juga memberikan sinyal peringatan kepada para mafia pangan yang masih memainkan harga dan menciptakan anomali di pasaran.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 5,3 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. Stok ini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras, salah satunya melalui program SPHP.