KabarDermayu.com – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), yang akrab disapa Gus Lilur, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program paling mulia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menyuarakan keprihatinan mendalam terkait potensi ancaman serius jika pelaksanaan program ini tidak dikelola dengan baik.
Menurut Gus Lilur, MBG seharusnya menjadi cerminan kasih sayang negara terhadap anak-anak Indonesia, khususnya para siswa dari keluarga miskin. Ia khawatir jika anggaran program dipotong, dapur operasional tidak memenuhi standar, dan pihak ketiga terlibat hanya demi mengejar keuntungan, program yang berpotensi menjadi warisan besar presiden justru bisa berubah menjadi beban moral dan politik.
Oleh karena itu, Gus Lilur menekankan pentingnya penyelamatan program MBG dari pihak-pihak yang disebutnya sebagai ‘copet’ anggaran, yang dapat merusak idealisme program.
“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 28 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa dapur MBG harus dikelola dan diawasi secara ketat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini penting mengingat MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
“Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” tegasnya.
Gus Lilur mengingatkan bahwa struktur Sistem Penyelenggaraan Pangan Gizi (SPPG) telah memiliki ketentuan teknis yang jelas. Ketentuan ini mencakup keberadaan ahli gizi, akuntan, hingga relawan yang berperan dalam produksi makanan bergizi.
Baca juga: Perampok Warung Pantai Tirta Ayu Dibekuk Setelah Setahun Buron
Jika seluruh aturan dijalankan dengan benar, Gus Lilur meyakini SPPG atau dapur MBG dapat menjadi instrumen pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.
“SPPG itu ada juknisnya. Ada ahli gizi, ada akuntan, ada relawan, semua punya hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kalau di sekelilingnya muncul praktik fee, pungutan, lisensi yang tidak transparan, atau pemotongan nilai makanan, maka anak-anak yang menjadi korban,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Lilur menyoroti pentingnya menjaga struktur anggaran MBG agar tidak terkikis di tingkat pelaksanaan. Ia menyampaikan bahwa publik umumnya memahami alokasi sebesar Rp15.000 per porsi MBG, yang terbagi menjadi sekitar Rp5.000 untuk operasional SPPG dan Rp10.000 untuk nilai makanan bagi penerima manfaat.
“Kalau Rp10.000 itu benar-benar dibelanjakan untuk makanan, dengan volume 3.000 porsi per hari, berarti ada Rp30 juta per hari untuk bahan makanan. Kalau belanjanya benar, bukan harga eceran, itu sudah bisa menyajikan makanan yang layak, sehat, dan bergizi,” jelas Gus Lilur.
Menurutnya, MBG berpotensi menjadi program ‘raksasa’ yang sukses apabila tiga aspek fundamental dibenahi secara radikal: tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan.
Ia berpendapat bahwa Presiden Prabowo perlu mendapatkan informasi yang akurat mengenai kendala program MBG. Permasalahan utama, menurutnya, bukan terletak pada gagasan program itu sendiri, melainkan pada rantai pelaksana yang terlalu panjang, yang membuka celah bagi praktik rente.
“MBG pasti meroket jika tanpa copet. MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” tegas Gus Lilur.
Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis dalam pelaksanaan MBG. Ia berpandangan bahwa idealnya, negara sendiri yang membangun dan mengelola SPPG secara langsung melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau lembaga terkait lainnya, tanpa melibatkan pihak ketiga.
Dengan demikian, anggaran negara tidak akan terbuang untuk membayar biaya sewa, lisensi, margin keuntungan, dan berbagai lapisan rantai bisnis yang tidak perlu.
“Sebaiknya negara yang membuat SPPG dan mengelolanya sendiri. Bisa diberikan kepada BGN. Tidak usah mencari pihak ketiga. Kalau negara mampu membangun dapur sendiri, negara bisa mengunci standar, menekan biaya, mengawasi langsung, dan memastikan tidak ada satu rupiah pun hak makan anak yang dicopet,” tuturnya.
Selain itu, Gus Lilur juga mengusulkan agar model pengelolaan SPPG diupayakan sedekat mungkin dengan lingkungan sekolah.
Pemerintah dapat membangun dapur dan kantin sekolah, kemudian melibatkan berbagai elemen seperti kepala sekolah, komite sekolah, guru, wali murid, puskesmas, ahli gizi, pemerintah daerah, dan aparat pengawas.
Dengan model pengelolaan yang lebih terintegrasi dengan sekolah, pengawasan akan menjadi lebih efektif, tanggung jawab menjadi lebih jelas, dan makanan yang disajikan akan lebih segar dan berkualitas.
“Cukuplah SPPG dikelola oleh sekolah terkait, atau oleh negara melalui BGN dengan pengawasan sekolah. Bangun dapur dan kantin sekolah. Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden,” pungkasnya.
